Said Ingin Muktamar NU Bebas Politik Uang dan Intervensi  

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj meminta semua pihak turut mengawal pelaksanaan Muktamar NU Ke-33 di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015. 

Dia berharap Muktamar bisa berjalan lancar dan terbebas dari praktek-praktek yang tidak berakhlak karimah. "Misalkan money politic, intervensi dari eksternal, serta isu dan fitnah yang merupakan black campaign. Mari kita jaga dari itu semua," kata Said saat konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2015.

Muktamar NU kali ini mengagendakan pemilihan Rois Am dan Ketua Umum PBNU periode 2015-2020. Forum permusyawaratan tertinggi ini juga akan membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, masalah-masalah keagamaan aktual, rencana program lima dan sepuluh tahun mendatang, serta rekomendasi untuk internal warga Nahdliyin, masyarakat, dan pemerintah.

Ketua Steering Committee Muktamar NU Ke-33 Slamet Effendy Yusuf menuturkan Muktamar juga membahas sejumlah persoalan yang belakangan ramai dipertanyakan masyarakat. "Antara lain hukum mengingkari janji bagi pemimpin, asuransi BPJS, pembakaran, penenggelaman kapal asing yang melanggar wilayah, dan pemakzulan pemimpin," ucapnya.

Said Aqil menuturkan persiapan Muktamar telah mencapai 99 persen. Muktamar akan dihadiri semua cabang pengurus NU di Indonesia dan cabang-cabang istimewa NU di luar negeri. Pesertanya diperkirakan 3.600 orang. 

Panitia Muktamar sudah menyebar undangan ke para menteri, pemimpin lembaga tinggi negara, dan duta-duta besar negara sahabat. "Bahkan mereka ada yang mengatakan tidak sabar menunggu tanggal 1 Agustus," katanya.

Muktamar NU Ke-33 rencananya dibuka Presiden Joko Widodo di Alun-alun Jombang dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla di tempat yang sama. Adapun rapat-rapat komisi akan dilaksanakan di empat pesantren, yaitu Tebuireng, Bahrul Ulum, Mamba'ul Ma'arif, dan Darul Ulum.

MAHARDIKA SATRIA HADI