Sistem PPDB 2022 di Jabar Berasaskan Keadilan dan Transparan

INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sistem PPDB 2022 di Jabar berasaskan keadilan dan transparan. Hal itu dikatakannya saat meninjau secara langsung alur pendaftaran dan pengaduan, serta Command Center yang terhubung dengan 27 Kabupaten/ Kota di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jabar.

“Untuk mendukung keadilan, di sekolah negeri sepenuh gratis khususnya untuk siswa dari masyarkat miskin. Sedangkan siswa miskin yang sekolah di swasta pihaknya pun akan memberikan anggaran,” kata dia, Selasa 7 Juni 2022.

Ridwan mengatakan agar dapat membela masyarakat miskin atau kurang mampu di Jabar dengan diberikan bantuan pada PPDB 2022 ini. Di mana salah satunya ditempuh melalui Program Swasta Peduli Duafa. "Nah, tahun ini spesial. Kita bikin Program Swasta Peduli Duafa. Anak duafa yang bersekolah di swasta tak perlu membayar sama sekali selama satu sampai tiga tahun," kata Ridwan.

Program ini, kata dia, akan menyasar sekitar 5.000 pelajar kategori kurang mampu yang tersebar di 27 Kabupaten/ Kota se-Jabar. Gerakan tersebut dilakukan dari hati ke hati oleh tiap perwakilan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) yang tersebar di 13 wilayah se-Jabar.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dedi Sopandi menuturkan, Program Swasta Peduli Duafa telah dibuka sejak tahun 2021. Namun waktu itu hanya khusus Kota Bandung dengan kuota 70 siswa. "Tahun lalu kami upayakan yayasan atau sekolah swasta turut membantu melalui program kepedulian menggratiskan warga miskin. Saat itu khusus Bandung saja dan ada 70 siswa," kata dia.

Menurut dia, sebanyak 13 KCD se-Jabar akan menerapkan inovasi ini. Dia berharap hal ini sebagai upaya agar anak-anak yang berada di lingkungan keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam dunia pendidikan. "Tahun ini saya sampaikan program ini ke seluruh cabang dinas. Tolong buka program sekolah swasta peduli kaum duafa dan masyarakat miskin," ujarnya.

Dedi, memaparkan salah satu KCD telah menyampaikan data lengkap, terdapat 21 sekolah dan yayasan SMA/ SMK swasta di Kota Bandung dengan total kuotanya mencapai 748. Mereka siap menampung dan menggratiskan warga miskin selama tiga tahun.

Apabila setiap Kabupaten/ Kota bisa menggratiskan setidaknya dengan jumlah kuota yang sama yaitu 748 siswa, maka akan ada ribuan anak-anak kurang mampu di Jabar bisa bersekolah secara gratis melalui program tersebut. "Ini sebagai bagian dari solusi-solusi yang akan kita gulirkan karena di era pandemi ini yang miskin bertambah banyak, tapi jumlah sekolah negeri terbatas, maka harus dibuka inovasi itu," katanya.(*)