Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan tak tahu-menahu ihwal walk outnya fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Aksi meninggalkan ruang rapat terjadi saat sidang paripurna DPRD dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Jumat, 16 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua DPP bidang Kaderisasi dan Ideologi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, PDIP memang memiliki pengurus daerah di bumi Pasundan, tetapi belum ada informasi yang disampaikan kepada pengurus pusat mengenai walk outnya para anggota Dewan Jawa Barat. "Itu dinamika politik lokal," kata Djarot di sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi di gedung DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walk out Fraksi PDIP. Aksi tersebut terjadi beberapa saat setelah pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat.
Bermula ketika salah seorang anggota Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat melakukan interupsi. Dia memprotes terhadap pernyataan Dedi Mulyadi yang dinilai kontroversial. Doni Maradona mengatakan, pernyataan Dedi Mulyadi pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu mencederai muruah DPRD Jawa Barat.
Saat berpidato pada kegiatan Musrenbang, Dedi mengklaim dirinya tak pernah memikirkan kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, hal yang terpenting adalah program dapat berjalan. Menurut Dedi, menjadi pemimpin tidak harus selalu memiliki uang karena anggaran yang diperlukan akan mengikuti dengan sendirinya. "Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," ujar Dedi.
Doni Maradona menilai, pernyataan Dedi tak sejalan semangat kebersamaan pemerintahan. Dalam menyusun rancangan peraturan daerah, kata dia, gubernur tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan peran DPRD sebagai wakil rakyat. "Pernyataan gubernur seakan-akan tidak membutuhkan pendapat teman-teman di DPRD," ujar Doni.
Ia mendesak politikus Partai Gerindra itu memberikan klarifikasi sehubungan dengan pernyataannya di kegiatan Musrenbang. Alasannya, sebagai figur perumus dan penentu kebijakan publik, sudah sepatutnya antara Gubernur dan DPRD saling menghargai dan beretika.
Foto 
