Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Misteri Dinihari Sebelum Akbar Alamsyah Kritis di 3 Rumah Sakit

image-gnews
Suasana kericuhan  aksi unjuk rasa di perempatan Slipi, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Tempo/Egi Adyatama
Suasana kericuhan aksi unjuk rasa di perempatan Slipi, Jakarta, Senin, 30 September 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak polisi mengungkap penyebab kematian Akbar Alamsyah secara terbuka. Akbar merupakan salah satu korban kerusuhan pasca-demonstrasi pelajar di sekitar gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 25 September lalu.

Sebelum meninggal, Akbar, 19 tahun, sempat koma dan menjalani perawatan di tiga rumah sakit, yakni RS Pelni Petamburan, RS Polri Kramat Jati, dan RSPAD Gatot Subroto. "Penyebab kematian Akbar harus dijelaskan secara transparan dan menyeluruh oleh Polri sebagai penanggung jawab keamanan pada saat aksi itu,” ujar Koordinator Kontras, Yati Andriyani, Jumat 11 Oktober 2019.

Yati menilai informasi yang diberikan polisi tentang kondisi Akbar selama ini hanya berupa pernyataan defensif, tak utuh, serta berubah-ubah. Dia merujuk kepada keterangan kronologis versi polisi tentang jatuh dari pagar di kawasan Senayan dan jatuh di antara massa yang kocar kacir di trotoar Slipi. Adapun surat penetapan tersangka diberikan ketika Akbar masih koma di rumah sakit. 

Rosminah, ibu Akbar, menduga anaknya menjadi korban kekerasan. Sebab, tubuh Akbar babak belur, terutama di bagian wajahnya. Sang ibu tak mempercayai penjelasan polisi bahwa anaknya terluka karena jatuh ketika memanjat pagar. "Kalau jatuh dari pagar, kok mukanya bonyok, matanya lebam," ucap dia, usai pemakaman, Jumat.

Rosminah menuturkan, Akbar selama ini tinggal bersama neneknya di Kebayoran Lama. Pada malam terjadinya kerusuhan 25 September, Akbar pergi bersama dua temannya, sekitar pukul 23.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor. Meski telah diingatkan untuk tak keluar rumah, Akbar tetap pergi untuk menonton unjuk rasa pelajar yang berujung rusuh di sekitar gedung DPR.

Berdasarkan kesaksian teman Akbar, Rosminah menceritakan, ketiga remaja tanggung itu awalnya memarkir sepeda motor di kawasan Palmerah. Tiba-tiba, datang polisi dari arah belakang mereka. Karena takut, mereka berpencar melarikan diri. Satu teman Akbar lolos setelah kabur ke arah masjid. "Satu lagi sempat kena injak polisi, tapi berhasil kabur. Nah, anak saya hilang," kata Rosminah.

Keesokan harinya, dua teman Akbar mencari sahabatnya itu ke sejumlah tempat. Sebab, Akbar tak bisa dihubungi dan tak memberi kabar. Mereka lalu mendatangi rumah nenek Akbar. Ternyata Akbar belum pulang.

Akbar Alamsyah, korban meningggal dalam kerusuhan demonstrasi di DPR. Foto: Istimewa

Mendapat kabar anaknya hilang saat kerusuhan, Rosminah langsung mencari Akbar ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Tapi sang ibu gagal menemukan anaknya. "Saya diminta cek ke Polres Jakarta Barat," ucap dia.

Di Polres Jakarta Barat, Rosminah menemukan nama Akbar dalam registrasi peserta unjuk rasa yang ditahan. Tapi sang ibu tak bisa bertemu dengan anaknya karena polisi tak mengizinkan. Rosminah hanya menitipkan makanan dan berniat kembali keesokan harinya.

Sepulang dari Polres Jakarta Barat, Rosminah justru mendapatkan kabar bahwa Akbar kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pelni, Petamburan. Ia pun bergegas menuju rumah sakit itu. "Sampai sana, anak saya katanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri," ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

22 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.