Inovasi

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Buntut Perseteruan di Bentoel

MENJADI pemilik perusahaan ternyata tak berarti bisa sewaktu-waktu membongkar-pasang direksi sesuka hati. Ini pengalaman PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (Bini), pemegang 75 persen saham pabrik rokok PT Bentoel Prima. Keinginan Bini merombak susunan direksi kandas sudah. Pengadilan Negeri (PN) Malang menolak permohonan Bini menggelar Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) Bentoel Prima. Atas putusan itu, Bini akan melakukan upaya hukum lanjutan. Namun, Direktur Utama Bentoel Prima, Darjoto Setyawan, mengatakan putusan PN itu bersifat final atau sudah berketetapan hukum.Perseteruan antara pemegang saham mayoritas Bentoel Prima, jajaran direksi, dan karyawannya bermula dari keinginan Bini menggelar RULBPS guna merombak susunan direksi. Bagi pemegang saham mayoritas, keinginan itu wajar saja karena mereka ingin menempatkan orang-orangnya di Bentoel Prima. Keinginan itu ditolak jajaran direksi dan karyawan Bentoel Prima karena dianggap melanggar kesepakatan awal pada 10 Desember 1999-dalam kesepakatan itu, Bini berjanji tidak akan mengganti jajaran direksi. Alasan pergantian juga dianggap tidak masuk akal. Penolakan direksi dan karyawan itu membuat Bini mencari jalan lain, meminta penetapan pengadilan, karena memang hanya itu cara yang dimungkinkan melalui anggaran dasar. Perjanjian bahwa Bini tidak akan mengurangi direksi sampai batas waktu tak tertentu dijadikan Ketua PN Malang I Gede Sumitra sebagai dasar untuk menolak permintaan RULBPS. Juga alasan Bini bahwa direksi tidak berhasil meningkatkan kinerja Bentoel Prima dianggap mengada-ada. Sebab, pada kuartal pertama 2000, penjualan Bentoel Prima mencapai Rp 412,7 miliar dengan laba bersih Rp 54,7 miliar.