Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Furnitur Banggar DPR Diganti Bertahap

image-gnews
Suasana ruang rapat Badan Anggaran yang baru direnovasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/1). Proyek pembangunan dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR menelan biaya sebesar Rp 20 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Suasana ruang rapat Badan Anggaran yang baru direnovasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/1). Proyek pembangunan dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR menelan biaya sebesar Rp 20 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar akan segera dibongkar secara bertahap. "Dalam waktu secepatnya beberapa furnitur akan dikeluarkan dari ruang Badan Anggaran," ujar Ketua Badan Kehormatan DPR, M. Prakosa, saat dihubungi Tempo, Selasa 31 Januari 2012.

Menurut Prakosa, tidak semua furnitur ruang Banggar akan diganti. Pembongkaran hanya akan dilakukan untuk furnitur yang menelan biaya besar seperti kursi. Sedangkan untuk penggantian furnitur lain akan terus dikonsultasikan.

Kursi yang akan diganti adalah kursi impor dari Jerman merek Vitra dengan harga masing-masing Rp 24 juta. "Disepakati untuk dikembalikan tanpa dikenai biaya," kata Prakosa.

Selain kursi, sound system yang belum lengkap terpasang akan segera diganti. Namun karpet impor dari Amerika yang sudah telanjur terpasang tidak akan dicopot lagi.

Dalam penggantian, perusahaan pengadaan harus tetap mengutamakan kualitas, produksi dalam negeri, dan harga yang lebih terjangkau. "Ini untuk memenuhi asas kepatutan, tidak boleh mahal dan tidak boleh impor," ujar dia.

Wakil Ketua Badan Kehormatan, Siswono Yudhohusodo, menyebutkan dalam penggantian ini pemasok sudah setuju untuk pengembalian barang sehingga menghemat anggaran hingga Rp 5,2 miliar. Penggantian sudah didiskusikan bersama perusahaan pemasok barang, yaitu konsultan perencana PT Gubah Laras, konsultan pengawas PT Jagad Semesta, pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan, dan Sekretariat Jenderal DPR di kompleks gedung MPR/DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam rapat kemarin barang-barang yang diminta diganti adalah kursi, lampu megah dari Belanda, serta layar monitor LED TV besar di dinding. Badan Kehormatan meminta kursi produksi dalam negeri dengan harga Rp 1,5 juta sampai 2 juta per unit. Lampu besar juga diminta diganti dengan yang lebih sederhana, sedangkan lukisan-lukisan di dinding diminta ditiadakan.

IRA GUSLINA

Berita Terkait
Bukti Tertulis Marzuki Alie Soal Proyek Banggar

Prabowo Panggil Pius Soal Renovasi Ruang Banggar

Duit Gedung DPR yang Batal Disunat untuk Banggar

ICW: Ada Indikasi Proyek Ruang Banggar Menyimpang

Kata Ahli Properti, Renovasi Ruang Banggar Lebay


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas


Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.


3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

Suasana gedung Nusantara MPR/DPR RI tengah mempersiapkan lokasi untuk acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018. Rabu, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.


Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

4 Oktober 2017

Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.


Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

7 April 2017

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Charles Jonas Mesang mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 31 Januari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.