TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan membuka peluang masuknya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ke dalam laporan audit investigasi pembangunan pusat pendidikan olahraga di Bukit Hambalang, Sentul. Tim auditor BPK tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Andi.
“Pak Andi itu masih diproses,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri kepada Tempo. Hari ini, rencananya tim pemeriksa BPK mempresentasikan hasil audit dalam sidang badan BPK. "Nanti kami bahas apakah laporan itu sudah memenuhi standar atau belum," kata dia. Hasan menegaskan, dalam rapat itu, mereka akan berusaha mencari mufakat. “Tidak usah voting.”
Hasan mengungkapkan, peran Andi ditelusuri berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan sebelumnya. Senin sore lalu, lima auditor BPK memeriksa Andi di kantor Kementerian Olahraga dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran proyek senilai Rp 2,5 triliun itu.
Ia menuturkan, tak adanya nama Andi dalam laporan sementara per 1 Oktober 2012 tidak dapat dijadikan acuan. Alasannya, proses investigasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Apalagi, sejak 1 Oktober, auditor sudah maju signifikan.
Hasil audit akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat jika telah mendapat persetujuan dari anggota BPK terkait. Menurut Hasan, dua anggota BPK yang akan menandatangani laporan tersebut adalah anggota II, Taufiequrachman Ruki, dan anggota III, Agung Firman Sampurna.
Agung Firman menjelaskan, hasil audit Hambalang masih dalam proses pendalaman dan penyempurnaan. "Tim pemeriksa ditugaskan menggali keterangan yang lebih lengkap dari Pak AM," katanya.
Anggota Panitia Kerja Hambalang Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dedy Gumilar, juga mendesak BPK mencantumkan semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. "Ada banyak nama yang seharusnya dimasukkan, tapi tak ada di laporan sementara," kata Miing--sapaan Dedy--kemarin.
Selain tak menyebutkan nama Andi, laporan sementara itu tak mencantumkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang disebut berperan memuluskan proses sertifikasi tanah Hambalang. "Proses sertifikasi ini sangat janggal. Masih bermasalah, tapi sudah terbit sertifikatnya," tutur Miing.
Dalam persidangan, anggota Komisi Pertanahan DPR dari Fraksi Demokrat, Ignatius Mulyono, mengaku diminta Anas menanyakan perihal sertifikat Hambalang yang macet kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto. Sebulan kemudian, sertifikat selesai dan diserahkan Mulyono kepada Anas.
Anas, dalam banyak kesempatan, membantah tudingan terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf, ketika dimintai konfirmasi, mengaku belum membaca hasil audit BPK. “Nanti, kalau sudah ada hasil audit, akan saya tanyakan ke mereka (Ignatius dan Anas),” kata Nurhayati, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Pusat Demokrat.
MARTHA THERTINA | IRA GUSLINA | ANGGA SUKMA | EFRI R
Berita Terkait:
Staf Anas Diperiksa Soal Aliran Dana Hambalang
DPR: Aneh Jika Menteri Andi Tidak Terlibat
Ruki Diminta Buka Mulut Soal Intervensi Hambalang
Marzuki Alie: Urusan Hambalang Konsekuensi Pribadi
KPK Cecar Tiga Petinggi Penggarap Proyek Hambalang
