Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badan Kehormatan DPR Selidiki Dugaan Calo Anggaran  

Editor

Muchamad Nafi

image-gnews
Ketua Badan Kehormatan DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Muhammad Prakosa. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Badan Kehormatan DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Muhammad Prakosa. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat sedang mengusut dugaan calo anggaran oleh anggota DPR di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketua BK DPR M. Prakoso menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa tenaga ahli para anggota Dewan terlapor. Pekan depan, BK juga akan memanggil terlapor dan sejumlah saksi dan pelapor.

"Kita telah mendapati bukti awal yang mencukupi yang kami nilai layak ditindaklanjuti," kata M. Prakoso, Selasa, 12 Februari 2013. Ditemui seusai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, politikus PDIP ini mengatakan, penelusuran kasus tersebut setelah mendapat laporan dari salah seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

"Pelapor memberi sejumlah bukti soal kasus penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah," ujar Prakoso. Menurut dia, salah seorang anggota DPR memberi janji untuk dapat membantu proses pencairan anggaran badan tersebut. Namun nyatanya, hingga kini, anggaran yang dijanjikan belum masuk kas daerah.

Dikabarkan, anggota DPR tersebut menerima uang pelicin Rp 1,5 miliar dari pegawai pemerintah Cianjur. Namun, M. Prakoso tidak menjelaskan hal tersebut. Dia berdalih ada beberapa hal yang belum saatnya disampaikan pada publik. "Yang jelas, ada semacam janji-janji yang tidak ditepati," ujar Prakoso.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga hari ini, BK DPR sudah memeriksa sejumlah tenaga ahli yang diduga bersentuhan langsung dengan anggota Dewan terlapor. Sayang, Prakoso menolak menyebutkan nama para saksi dan telapor serta asal partai politiknya. "Kami memang sering mendengar banyak anggota Dewan yang menjadi calo, tetapi yang disertai bukti-bukti baru beberapa."

PARLIZA HENDRAWAN

Berita terpopuler lainnya:
Kenapa Sopir Angkot Ajak Annisa Putar-putar
Ini Daftar Pemegang 'Sprindik' Anas di KPK

IPB Pecat Mahasiswa Muncikari Seks Online

Anas Bakal Tersandung Mobil Harrier?

Ini Jejak Anas di Hambalang

Paus Benectus Mundur Karena Uzur

Pengemudi U10 Kasus Annisa Ternyata Sopir Tembak

Laskar Pelangi Jadi Buku Best Seller Internasional

Angkot Bakal Dihapus Demi Keamanan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dubes M. Prakosa Wafat, Megawati Perintahkan Kader PDIP Beri Penghormatan Terbaik

17 Januari 2023

Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa, menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan rapat tertutup, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 22-5, 2012. Rapat tersebut mengundang ahli teknologi dan informasi (IT) untuk menindaklanjuti kasus video porno yang diduga mirip anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Dubes M. Prakosa Wafat, Megawati Perintahkan Kader PDIP Beri Penghormatan Terbaik

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kader partai memberi penghormatan terbaik kepada almarhum M. Prakosa.


Mantan Menhut dan Mentan Muhammad Prakosa Meninggal, Begini Rekam Jejaknya

17 Januari 2023

Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa, menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan rapat tertutup, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 22-5, 2012. Rapat tersebut mengundang ahli teknologi dan informasi (IT) untuk menindaklanjuti kasus video porno yang diduga mirip anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Menhut dan Mentan Muhammad Prakosa Meninggal, Begini Rekam Jejaknya

Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) M. Prakosa meninggal dunia hari ini, Selasa, 17 Januari 2023.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

14 September 2022

Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi
Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

13 September 2022

Ketua DPR RI Puah Maharani menyampaikan pidato HUT DPR RI Ke-77 dalam rapat paripurna khusus HUT DPR RI Ke-77 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka HUT DPR RI Ke-77 dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?


Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

27 Agustus 2022

Mahfud Md Sebut Kapolda Metro, Kompolnas, Komnas HAM Kena Prank Ferdy Sambo
Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

MKD memanggil Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait Kasus Irjen Ferdy Sambo. Lantas apa tugas dari MKD?


Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

5 Februari 2022

Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan
Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

Polisi meminta pihak-pihak yang dirugikan oleh Arteria Dahlan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI


Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

14 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu


KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri

4 Mei 2019

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat kepolisian berjalan menuju tempat parkir mobil rumah dinas Wali Kota Dumai saat akan dilakukan penggeledahan di kota Dumai, Riau, Jumat 26 April 2019. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri

KPK mengeluarkan permintaan cegah untuk Wali Kota Dumai agar tidak berpergian ke luar negeri.


Sri Mulyani Minta Pemerintah Daerah Tak Tergoda Makelar Anggaran

10 Desember 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara dalam acara AIFED ke-8 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 6 Desember 2018. Tempo/Fajar Pebrianto
Sri Mulyani Minta Pemerintah Daerah Tak Tergoda Makelar Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyinggung soal keberadaan makelar anggaran yang kerap memberi janji kepada pemerintah daerah.


Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

26 Juni 2018

Ronny Yuniarto Kosasih (kanan) bersama kuasa hukumnya Febby Sagita menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan Senin, 25 Juni 2018. Tempo/Fikri Arigi
Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

Ronny yang menuduh Herman Hery menganiaya dirinya dan istrinya melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).