Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Negara Kelautan tapi Orientasi Daratan  

image-gnews
ANTARA/Fiqman Sunandar
ANTARA/Fiqman Sunandar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr H Didin S. Damanhuri, mengatakan pembangunan ekonomi saat ini lebih berorientasi pada pertumbuhan gross domestic product (GDP), berorientasi pada daratan, dan makin terjadi ketergantungan kepada negara-negara maju terutama pada bidang keuangan dan teknologi.

Dari sisi sejarah, sejak abad ke-7, 9, dan 11, Indonesia mengalami keemasan di negara Asia Timur dalam perdagangan internasional yang memiliki banyak bukti kesejahteraan yang dicapai masyarakat pada masa itu.

"Bukan hanya melakukan eksploitasi sumber daya alam, tapi juga melakukan ekspor budi daya laut sampai Cina, negara Islam, teluk selatan Afrika Selatan, sampai Athena, Yunani," kata Didin dalam diskusi Teknologi, Ekonomi Kelautan, dan Kewirausahaan pada 2 November 2013 di ASEAN Room, Hotel Sultan, Jakarta.

Ketika masuk lewat Jayakarta dan Batavia, VOC melihat hal ini sebagai penghalang, sehingga perlu melakukan koalisi dengan kerajaan di daerah untuk menghancurkan kerajaan pesisir. Indonesia pun mulai berorientasi feodalis, agraris, serta hilangnya sifat kewirausahaan dan mandiri yang selama ini bisa sukses menembus perdagangan internasional (Eropa dan lautan Atlantis). (Baca: Ekonomi Kelautan Kunci Keluar dari Keterpurukan)

Pemiskinan Indonesia terjadi pada saat Indonesia telah merdeka. Sifat feodal atau suka menelikung itu bentuk penghancuran mental dan kultur seperti yang diungkapkan Mochtar Lubis dalam pidatonya tahun 70-an di Taman Ismail Marzuki.

"Telah menenggelamkan bangsa Indonesia menjadi inword looking, berorientasi daratan dan feodal," kata Didin. Pasca-penjajahan Belanda, laut dipersepsikan pemisah antarpulau. Bukan pemersatu. Laut jadi kendala, bukan aset pembangunan. "Indonesia hanya pulau dikelilingi laut, bukan laut bertaburan pulau. Laut jadi bagian belakang rumah," kata pendiri Masyarakat Perikanan Nusantara ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menghidupkan kembali negara maritim dilakukan pada era Gus Dur, spirit wirausaha dilakukan kelompok Benteng pada 1950, penguasaan teknologi era Soeharto, dan Habibie timbul-tenggelam sampai sekarang. "Kini, pembangunan ekonomi orientasinya pada GDP, daratan, dan ketergantungan pada negara maju dari finansial dan teknologi." (Baca: Sektor Perikanan Kurang Mendapat Perhatian Investor)

Keberadaan Kementerian Perikanan dan Kelautan digagas pada era Gus Dur saat menjadi presiden dan dibentuk pada era Megawati. "Tapi keberadaan Kementerian ini dianggap fenomena kontinental yang hanya fokus pada APBN atau GDP."

EVIETA FADJAR

Berita Terpopuler
Kesal Pemberitaan Tempo, Roy Suryo Kutip SBY
Roy Suryo Tuntut Tempo.co Minta Maaf  
Ada Aliran Duit Mencurigakan di Rekening Wawan
Pengamat Ragukan Kemampuan Hamdan Zoelva Pimpin MK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

1 hari lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

18 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

58 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

5 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.


Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

30 Januari 2024

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

KKP telah menunjuk pengacara (lawyer) dalam penyelesaian kasus tersebut.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

18 Januari 2024

Petugas KKP menangkap kapal nelayan Vietnam di perairan Laut Natuna Utara, 16 Mei 2021. Foto: Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Aturan penangkapan ikan terukur terus dimatangkan pemerintah.


Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

14 Januari 2024

Foto udara jutaan pendukung Houthi berunjuk rasa mengecam serangan udara yang dilancarkan AS dan Inggris terhadap Houthi, di Sanaa, Yaman 12 Januari 2024.  Houth Media Center/Handout via REUTERS
Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

Top 3 dunia adalah Eropa terpecah dalam serangan Houthi Yaman, AS mengungkap dugaan suap ke pejabat RI, hingga kapal tanker gunakan kru Cina.


Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

13 Januari 2024

Jubir Menteri KKP Wahyu Muryadi saat di wawancarai awak media usai melakukan sosialisasi PP 26 tahun 2023 di Batam, Selasa (25/7/2023). Foto Yogi Eka Sahputra
Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga terima suap dari perusahaan asal Jerman. Ini tanggapan KKP.