TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan lembaganya bakal mengesahkan pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya hari ini, Selasa 28 Oktober 2014. DPR, kata dia, sudah harus bekerja, apalagi Kabinet Kerja Jokowi sudah terbentuk. (Baca: Fadli Zon: Koalisi Jokowi Hambat Kerja DPR)
Menurut dia, rakyat bisa marah andai DPR tak kerja terus-menerus seperti sekarang ini. "Apapun yang terjadi, alat kelengkapan harus terbentuk," kata Setya yang juga politikus Golkar ini di Kompleks Parlemen, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: Alat Kelengkapan DPR, PDIP Bisa Dapat Jatah PPP)
Politikus Golkar lainnya, Aziz Syamsudin, menilai Koalisi Prabowo sebenarnya sudah bisa memulai rapat dan mengambil keputusan, meski tak dihadiri fraksi pendukung Jokowi. "Tapi kami selama ini memberi toleransi," kata dia. Aziz menyebut Tata Tertib DPR pasal 251 ayat 1 sampai 5 mengakomodir kepentingan Koalisi Prabowo. (Baca: Fahri Hamzah: Koalisi Jokowi Jangan Banyak-banyak)
Aturannya, rapat paripurna DPR baru bisa dilakukan andai dihadiri lebih dari separuh fraksi. Pimpinan rapat lalu melakukan skorsing selama tiga puluh menit guna menunggu fraksi lengkap. Jika masih belum lengkap, pimpinan rapat bisa membuka rapat. Pasal 5 Tata Tertib DPR tertulis, rapat yang tak lengkap tersebut juga bisa mengambil keputusan. (Baca: Bagi Ketua Komisi, Koalisi Pro-Prabowo Rapat Tertutup)
Menurut Aziz, komisi dan alat kelengkapan beserta pimpinannya harus segera terbentuk. "Pemerintah rugi jika tak ada alat kelengkapan DPR," ujarnya. Kalau anggota Dewan, kata Aziz, mungkin senang-senang saja karena tak bekerja. "Tapi ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla." (Baca: Gerindra Rela Berbagi Kursi Alat Kelengkapan dengan Jokowi)
Sejak awal Koalisi Jokowi memang enggan menyerahkan nama-nama anggota fraksinya. Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima, menyebut alasan mengapa Koalisi Jokowi enggan menyerahkan nama anggota fraksi ke kesekretarian DPR. Memberikan nama-nama anggota Partai Banteng, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura plus Partai Persatuan Pembangunan, kata Aria, adalah jebakan untuk menyetujui pemilihan voting dalam komisi terkait. "Kami enggak mau dikadali," kata Aria. "(Sistem DPR) ini sudah kacau." (Baca: Takut Dijebak, PDIP Emoh Setor Nama Anggota Fraksi)
Koalisi Jokowi, kata Aria, berharap Koalisi Prabowo tak menyapu bersih seluruh alat kelengkapan Dewan. Aria beranggapan kinerja DPR sekarang lebih mendorong pada optimalisasi di komisi. "Saya tak habis pikir kalau di dalam pimpinan komisi nanti isinya hanya ada partai di luar pemerintah," kata dia. (Baca juga: Posisi Pimpinan Komisi DPR untuk Berebut 'Kue')
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
Empat Menteri Top Jokowi