TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, mengaku belum mengetahui konsep Munas Islah. Menurut Agung, Munas Islah tak ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
"Saya malah tak sepakat kalau ada Munas lagi. Biayanya sangat besar," kata Agung di kantor DPP Golkar, Slipi, Jumat, 26 Desember 2014. (Kubu Agung: Ke Luar KMP, Tak Mesti Gabung Jokowi)
Baca Juga:
Anggaran Dasar Golkar Pasal 30 yang mengatur musyawarah dan rapat, tak terdapat nomenklatur Musyawarah Islah. Forum untuk melakukan pergantian pemimpin pusat hanya diatur melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah Luar Biasa. (Jelang Islah, Golkar Sepakati Rujukan Bersama)
Penyelesaian dualisme kepemimpinan Golkar, kata Agung, adalah dengan mengkombinasikan personalia dari pengurus Aburizal dan dirinya. "Satu pihak tentu tak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama," kata dia. (Muladi: Mahkamah Tak Mungkin Tangani Konflik Golkar)
Soal siapa yang nantinya akan menjadi ketua umum hasil islah, Agung menyerahkan kepada tim negoisasi kedua pihak. "Masalah personalia ini dikesampingkan dulu karena terlalu sensitif," kata Agung.
Politikus Partai Golkar yang juga mantan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengusulkan dilaksanakannya musyawarah nasional islah. Munas untuk menyelesaikan konflik internal antara kepemimpinan Aburizal Bakrie versi Munas Bali dan kubu Agung Laksono versi Munas Jakarta.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Terpopuler:
ISIS Ancam TNI, Kapuspen: No Comment
Puluhan Ribu Orang Jadi Korban Banjir di Malaysia
Jokowi: Sawah Masih Luas, Beras Kok Impor
Gara-gara Vagina, Wanita Jepang Terancam Dibui