TEMPO.CO, Yogyakarta - Tarik-ulur rencana pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI oleh Presiden Joko Widodo membuat sejumlah aktivis antikekerasan di Yogyakarta gerah.
Elemen-elemen masyarakat sipil yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU) dan Masyarakat Anti-Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) berani memastikan apabila Budi Gunawan menjadi Kapolri, tidak akan mampu menuntaskan kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafrudin, yang tidak ada kejelasan hingga hampir 19 tahun ini.
"Karena hanya Kapolri bersih yang menjadi solusi penegakan hukum. Termasuk kasus Udin," kata Tri Wahyu dari K@MU kepada Tempo, Jumat, 16 Januari 2015. (Baca: 72 Jam Tersangka, Jokowi Tetap Gantung Nasib Budi.)
Lantaran Kapolri yang bermasalah dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Tri, adalah bagian dari masalah yang sulit diurai. Apalagi dia diharapkan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. "Padahal Udin adalah wartawan yang sering mewartakan kasus-kasus korupsi," kata Tri.
Semangat itu pula yang mendorong K@MU dan Makaryo untuk kembali menggelar Aksi Diam 16-an sore nanti. Aksi saban tanggal 16 sore itu digelar tidak hanya mengenang kasus Udin yang meninggal pada 16 Agustus 1996 pukul 16.58 WIB. (Baca: Sutiyoso Usul Jokowi Tunda Lantik Budi Gunawan)
Melainkan juga untuk mengingatkan aparat penegak hukum untuk tak lupa menuntaskan kasus kekerasan terhadap jurnalis itu. Jika selama empat bulan pada tanggal 16 aksi digelar di depan Markas Komando Kepolisian Daerah DIY, maka pada aksi 16 Januari dipindahkan ke depan istana negara Gedung Agung, kawasan Malioboro.
Sebab, Kapolda DIY tidak memberikan respons positif. Tema yang diangkat adalah 'kapolri bersih, tuntaskan kasus Udin'. "Ini pesan agar Presiden dan Kapolri proaktif terlibat penuntasan kasus Udin," kata Tri.
Sementara itu, pendukung Jokowi di Yogyakarta yang bergabung dalam Relawan Gotong Royong untuk Jokowi (Gong Jokowi) telah mengirimkan surat kepada Jokowi pada 14 Januari lalu. Isinya adalah mendesak Jokowi untuk tidak mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Dalam mengangkat pejabat apa pun, Jokowi harus konsultasi dulu dengan KPK," kata juru bicara Gong Jokowi, Bondan Nusantara. (Baca: Bela Budi Gunawan, Tedjo: Apakah KPK Pasti Benar?)
Seniman ketoprak itu pun menegaskan, agar Jokowi bersikap independen dan tegas menolak dipengaruhi partai politik pengusungnya. "Ingat, program Jokowi itu mewujudkan Indonesia baru bebas korupsi," kata Bondan.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Baca berita lainnya:
KPK: Jokowi, Tak Ada Jalan Lantik Budi Gunawan
PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
Bahas Budi Gunawan, KPK Bertemu Jokowi
Kabar Kabareskrim Dicopot, Menteri Tedjo Tak Tahu
Lantik Budi Gunawan, Jokowi Lemahkan Diri Sendiri
