Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Pemerintah dan BI diminta mengakhiri kerja sama berbagi beban dalam rangka pembiayaan APBN.
Ekonom khawatir ada moral hazard dalam penggunaan anggaran pemulihan ekonomi.
BI telah membeli SBN senilai Rp 358,32 triliun sepanjang 2021.
JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia diminta mengakhiri skema kerja sama berbagi beban dalam rangka pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun ini. Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkapkan, penghentian komitmen berbagi beban pembiayaan defisit APBN 2021 dan 2022 untuk penanganan pandemi Covid-19 perlu dilakukan dengan mempertimbangkan mulai pulihnya kinerja fiskal.
“Kami mendukung otoritas moneter untuk keluar dari pembiayaan anggaran sesuai target pada akhir 2022. IMF juga merekomendasikan pembatasan pembelian (surat berharga negara/SBN) di pasar primer,” ujar Assistant Director Western Hemisphere Department IMF, Cheng Hoon Lim, dalam laporan tertulis, kemarin.
IMF memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih baik pada tahun ini, yakni sebesar 5,6 persen, dan berlanjut menjadi 6 persen pada 2023. Kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sejauh ini dinilai cukup efektif untuk mendorong penguatan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya mengangkat kinerja pendapatan APBN. Defisit anggaran juga berhasil ditekan hingga 4,65 persen pada tahun lalu; lebih rendah dibanding target awal sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo