Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kalangan perbankan tak hanya berfokus mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK). Dia ingin bank juga meningkatkan penyaluran kredit secara merata, baik untuk pengusaha besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Jangan sampai perbankan asik kumpulkan DPK, tapi pemberian kreditnya susah, terutama untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2018 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis malam, 18 Januari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Imbauan itu diberikan karena kondisi industri keuangan Indonesia saat ini dalam keadaan sehat. Kondisi tersebut dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, salah satunya melalui pemerataan akses keuangan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan.
Jokowi menuturkan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah bekerja sama mendorong kredit untuk UMKM. Programnya disebut Bank Wakaf Mikro, dimulai di lingkungan pesantren yang memiliki komunitas bisnis yang sudah berjalan.
Para UMKM itu tak akan dikenai bunga, tapi membayar biaya administrasi sebesar 3 persen. "Kami akan terus buka ini," kata Jokowi. Bantuan kredit kepada UMKM dinilai dapat mempersempit ketimpangan di Indonesia.
Pemerintah juga menggencarkan program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial untuk mempermudah akses masyarakat ke perbankan. Tahun lalu, lima juta sertifikat telah dibagikan kepada masyarakat. Pada 2018 dan 2019, targetnya akan dibagikan masing-masing tujuh juta serta sembilan juta sertifikat.
Jokowi optimistis target tersebut tercapai jika melihat capaian tahun lalu. "Saya yakin bisa, tidak ada masalah. Tahun depan juga saya yakin bisa," ujarnya. Namun dia menyatakan prosesnya butuh pengawasan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Sebelum 2017, pembagian sertifikat per tahun rata-rata hanya 500 ribu. Padahal baru 46 juta lahan tersertifikasi dari 126 juta bidang pada 2015. Jika kinerja itu diteruskan, Indonesia butuh 160 tahun untuk menyelesaikan sertifikasi di setiap jengkal lahan.
Jokowi mengaku tak ingin waktu selama itu. Dia memasang target tinggi dan terbukti bisa dicapai. "Tapi itu terus dikejar, ditelepon, diawasi, diancam. Kalau enggak, saya copot itu," tuturnya.
Tindakannya bertujuan memastikan masyarakat bisa memanfaatkan kredit usaha produktif dari sertifikat tersebut. Jokowi berpesan kepada masyarakat yang ingin menjaminkan tanahnya untuk menghitung baik-baik kegunaannya. "Jangan dibelikan hal-hal yang memberikan kenikmatan, seperti mobil atau sepeda motor, biar gagah," ucapnya.
Foto 
