Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan karyawan PT Trans Retail Indonesia (Transmart) pada Kamis, 16 Maret 2023 menggelar aksi demonstrasi atas kejadian pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan. Aksi dilakukan di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini aksi damai bersatu menuntut hak," kata Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN), Rian, Kamis, 16 Maret 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para karyawan Transmart menuntut perusahaan membayar kekurangan upah minimum provinsi (UMP) karyawan yang besarannya masih di bawah aturan. Adapun aturan UMP 2022 tertuang dalam keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021.
Selain itu, para karyawan menuntut bayaran upah lembur sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. Para karyawan juga meminta pihak perusahaan berhenti mengatur-ngatur waktu cuti karyawan yang sudah diatur Undang undang.
Selain itu, FSPFN juga meminta agar Pekerjakan kembali karyawan yang di-PHK sesuai ketentuan pasal 151 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.
Cara Menghitung Upah Lembur
Perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja atau lembur wajib memberikan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja atau PP 35/2021. Upah kerja lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja lembur.
Upah kerja lembur diatur secara jelas dalam Pasal 31 PP 35/2021. Dalam Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan:
- untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah sejam; dan
- untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah sejam.
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka ketentuannya diatur dalam Pasal 31 ayat (2), yaitu:
a. perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
- Jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
- Jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan
- Jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam;
b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
- Jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 (dua) kali upah sejam;
- Jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali upah sejam; dan
- Jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (3):
- Jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali upah sejam;
- Jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali upah sejam; dan
- Jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
Hal-hal lain terkait upah lembur dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 32, yaitu:
- Perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan.
- Cara menghitung Upah sejam yaitu I/173 (satu per seratus tujuh puluh tiga) kali upah sebulan.
- Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah kerja lembur 100 persen (seratus persen) dari upah.
- Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75 persen (tujuh puluh lima persen) keseluruhan upah maka dasar perhitungan upah kerja lembur sama dengan 75 persen (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan Upah.
Apabila upah pekerja atau buruh dibayar harian, maka diatur dalam Pasal 33 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima), bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu), bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Sedangkan apabila upah pekerja atau buruh dibayar atas dasar perhitungan satuan hasil, maka upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2).
“Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud lebih rendah dari upah minimum maka upah sebulan yang digunakan untuk dasar penghitungan upah kerja lembur yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah tempat pekerja atau buruh bekerja,” tulis Pasal 33 ayat (3)
RIANI SANUSI PUTRI | NAUFAL RIDHWAN ALY
Foto 
