LKPP Sebut Transformasi Digital dan Peningkatan SDM Bisa Minimalisasi Risiko Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023. Hasil sigi itu menunjukkan hampir 90 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Pria yang akrab disapa Hendi itu mengatakan transformasi digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah penting meminimalisasi risiko korupsi. “Tentu ini harus menjadi perhatian kita, apalagi mengingat Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Maka membangun sistem PBJ yang berintegritas harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Hendi dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Jumat, 6 November 2024. 

Hendi saat membuka Seminar Nasional Pengadaan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Ekosistem PBJ Berintegritas Dukung Asta Cita yang digelar pada Rabu kemarin di Gedung LKPP, Jakarta Selatan, juga mengatakan, pengadaan barang/jasa (PBJ) di sektor publik menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung dan mewujudkan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hendi menyebut aktivitas pengadaan yang berintegritas dan inovatif menjadi pondasi utama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/PD). 

Implementasi ini, kata dia, selaras dengan visi Asta Cita yang dicanangkan pemerintah untuk periode 2024-2029. Lima fokus utama LKPP dalam mendukung Asta Cita adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri (PDN), mendukung usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK), serta menciptakan proses pengadaan yang transparan, efisien, dan cepat. “Maka kegiatan hari ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk semakin meneguhkan komitmen mendukung pemerintahan Bapak Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita,” kata Hendi. 

Dalam keterangan tertulis yang sama, LKPP juga meluncurkan Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJ yang diinisiasi Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Program ini diklaim untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mendukung pemberantasan korupsi, sesuai dengan agenda Asta Cita periode 2024-2029.