Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, kritik kinerja badan usaha milik negara (BUMN) yang buruk dan pimpinan BUMN keenakan. Hal itu Prabowo ungkapkan saat menghadiri acara “Dialog Capres Bersama Kadin” di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024. Apakah ucapan tersebut menyindir Menteri BUMN Erick Thohir?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjelaskan pernyataan tersebut tidak menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. "Saya kira tidak menyindir Menteri BUMN, tapi untuk memberikan motivasi kepada direksi-direksi BUMN agar lebih kompetitif ke depan," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 13 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjelaskan, banyak proyek pembangunan yang diberikan atau dikerjakan BUMN. Proyek-proyek tersebut terdiri dari berbagai bidang, mulai dari infrastruktur hingga transportasi.
"Sampai-sampai kemarin dalam Dialog Kadin, teman-teman Kadin mengeluh 'kita ini enggak dapat apa-apa, yang dapet itu BUMN'," tutur Eddy.
Padahal, ujarnya, BUMN bertujuan untuk menjalankan public service obligation (PSO) alias kewajiban pelayanan publik. Ia menduga, banyaknya proyek yang diberikan kepada perusahaan pelat merah membuat BUMN tidak kompetitif ketika bersaing dengan swasta.
"Dan itu disampaikan oleh Pak Prabowo, ketika mendirikan rumah sakit, ternyata dari segi harga dan dari segi waktu pembangunan (BUMN) tidak kompetitif, akhirnya dikasih ke swasta," tutur Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran lainnya, Erwin Aksa, mengatakan hal serupa. Menurutnya, pernyataan Prabowo adalah sebagai koreksi terhadap pengelolaan BUMN.
"(Dari pernyataan) Pak Prabowo yang saya tangkap, efisiensi di BUMN perlu diterapkan, KPI (key performance indicator/indikator kinerja utama) direksinya harus ada, penawaran BUMN lebih mahal dari swasta," ujar Erwin lewat pesan teks kepada Tempo, Sabtu.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto, menjawab pertanyaan soal kesempatan yang sama bagi BUMN dan swasta. Prabowo menuturkan, BUMN dan swasta harus sama-sama efektif transparan, serta kompetitif.
Prabowo mencontohkan, saat ini dirinya sebagai Menteri Pertahanan, tengah membangun kampus dan rumah sakit. Untuk itu, pihak pertama yang dia undang untuk membangun proyek tersebut adalah perusahaan BUMN.
Tapi, perusahaan pelat merah yang tidak dia sebut namanya itu memberikan anggaran yang tinggi. Sedangkan pihak swasta menawarkan harga yang lebih murah. Swasta juga menawarkan waktu pengerjaan yang lebih cepat.
"Kadang-kadang BUMN ya, maaf aja, kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenakan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, kira-kira, ada sponsornya. Kita sudah lama di Indonesia boleh kan? Aku bicara apa adanya loh," ujar Prabowo dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.
Dengan berbagai pertimbangan, ia pun memberikan proyek tersebut kepada perusahaan swasta. Proyek tersebut pun jadi. "Anda boleh cek, yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi," tutur Prabowo.
Menurutnya, BUMN harus bekerja dengan benar. Jika direksi BUMN tidak bekerja dengan baik, kata dia, seharusnya tidak hanya diganti.
Tapi bisa juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan. "Udah, kita persaingan, competition is good. Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi kualitas, silakan," ucap Prabowo Subianto.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Foto 
