Sederet BUMN dengan Gundukan Utang, Mana yang Paling Besar?

 “Kami optimistis program restrukturisasi ini dapat memperkuat profil keuangan perusahaan ke depan, terutama kemampuan kami untuk memastikan penambahan pendapatan cash in, efisiensi biaya dan upaya fund raising,” ujar Faik awal Desember lalu.

Perseroan bakal melakukan asset recycling, menagih piutang, serta mengajukan restitusi pajak untuk menekan beban perusahaan. Kemudian perusahaan berencana melakukan efisiensi dari sisi operasional seperti layanan bandara berbasis trafik, menyederhanakan organisasi, menunda program investasi, serta mendorong anak usaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, perusahaan akan memutar otak guna mendorong peningkatan pendapatan bisnis usaha dengan menjalin kerja sama mitra strategis, terutama untuk Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Dhoho Kediri, dan Bandara Lombok Praya.  Perseroan pun akan menawarkan kerja sama pemanfaatan lahan tidak produktif, seperti lahan Kelan Bay Bali dan mengembangkan airport city Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) serta eks Bandara Selaparang Lombok.

Faik menargetkan perseroan akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp 3,8 triliun dari program restrukturisasi. Restrukturisasi digadang-gadang turut mendorong efisiensi biaya sebesar Rp 704 miliar dan perolehan fund raising sebesar Rp 3,5 triliun.

2. Garuda Indonesia 

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko beberapa waktu lalu berujar utang jatuh tempo Garuda Indonesia telah menembus US$ 9,8 triliun atau nyaris setara dengan Rp 140 triliun (asumsi kurs Rp 14.247). Jumlah utang terbesar berasal dari kewajiban pembayaran sewa pesawat kepada lessor.

“Utang Garuda US$ 7 miliar plus utang dari lessor jadi total US$ 9,8 miliar sebetulnya. Utang ke lessor paling besar, yaitu US$ 6,3 miliar,” ujar Tiko, November lalu.

Sementara itu secara keseluruhan seperti yang tertera dalam laporan keuangannya semester I 2021, maskapai pelat merah ini memiliki liabilitas atau utang US$ 12,96 miliar. Angka ini setara dengan Rp 184 triliun. Posisi utang Garuda naik 1,8 persen ketimbang periode yang sama 2020.

Di saat yang sama, Garuda juga mencatat kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai US$ 898,65 juta atau sekitar Rp 12,85 triliun pada periode tersebut (asumsi kurs Rp 14.300 per dolar Amerika). Nilai kerugian ini membesar dari sebelumnya US$ 712,72 juta atau Rp 10,19 triliun pada semester I 2020.

3. Waskita Karya

PT Waskita Karya (Persero) Tbk terlilit utang hingga Rp 90 triliun pada akhir 2019. Utang terdiri atas Rp 70,9 triliun utang bank dan obligasi serta sekitar Rp 20 triliun utang vendor.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR 27 September lalu mengatakan penyebab lonjakan utang Waskita. Utang itu berasal dari mandat yang diterima perseroan untuk menuntaskan sejumlah penugasan pemerintah.

Waskita Karya, kata Kartika alias Tiko, dalam beberapa tahun terakhir membantu pembangunan tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera. Tercatat sekitar 16 ruas tol yang digarap perusahaan berkode saham WSKT tersebut.

"Sebelum penugasan, utang sekitar Rp 20 triliun. Setelah penugasan, memang naik empat kali lipat,” ujar Tiko beberapa waktu lalu. Kondisi keuangan Waskita Karya yang tertekan ini mendorong pembuat kebijakan mengupayakan skema penyelamatan. Skema penyelamatan mulai dari restrukturisasi besar-besaran hingga penerbitan saham baru.

4. Krakatau Steel

Sebelum melakukan restrukturisasi, Krakatau Steel tercatat memiliki utang US$ 2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun. Utang terjadi salah satunya karena investasi US$ 850 juta untuk proyek blast furnace yang mangkrak.

Guna membenahi kondisi perusahaan, Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi, yang saat ini diklaim sudah berjalan dengan baik. Restrukturisasi salah satunya dilakukan dengan membuat subholding untuk kawasan industri yang ada di Krakatau Steel agar terintegrasi untuk air, listrik, hingga lahan.

5. PTPN

PT Perkebunan Nusantara beberapa waktu lalu juga tercatat memiliki utang US$ 3,1 miliar atau sekitar Rp 47 triliun. Sebagai langkah restrukturisasi untuk menuntaskan beban utang-utangnya, PTPN melalui holding perusahaan meningkatkan kinerja dengan membentuk subholding Sugar Co atau PT Sinergi Gula Nusantara.

Pembentukan ini membutuhkan investasi di atas Rp 20 triliun. Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani belum lama ini mengatakan PTPN akan melakukan divetasi atau pelepasan saham ke pihak swasta untuk mendanai SugarCo.

Berdasarkan persetujuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, porsi saham yang akan digenggam investor adalah 49 persen. Dengan demikian, pemerintah tetap memiliki andil terbesar dalam posisi saham perusahaan pelat merah.

“Jadi dengan ini, PTPN tetap sebagai mayoritas pemegang saham dan kita juga memintakan ada pakta non-deduktif. Kapan pun kita tetap mayoritas, negara tetap mengendalikan (saham),” ujar  Gani dalam rapat kerja pada September 2021.

Tahap-tahap restrukturisasi telah dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar seluruh prosesnya berjalan akuntabel, responsibel, dan tidak melanggar aturan. Sementara itu ihwal aset-aset yang dilepas, dia memastikan hanya pabrik gula yang ditawarkan kepada investor.

6. KAI

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI juga disebut-sebut memiliki utang senilai Rp 15,5 triliun pada 2020. Utang ini terdiri atas utang modal kerja, obligasi, hingga utang jangka panjang. Adapun 58 persen utang yang tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 berasal dari penugasan pemerintah.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan kondisi keuangan perseroan sangat terdampak pandemi Covid-19, khususnya dari angkutan penumpang yang selama ini berkontribusi hampir 40 persen dari total pendapatan usaha perseroan.

Kondisi itu berdampak pada kinerja profitabilitas dan arus kas aktivitas. Dampak pandemi Covid-19 juga dipastikan akan terus berlanjut di tahun ini. “Kemudian penugasan yang diterima KAI dalam beberapa tahun terakhir, seperti LRT Jabodetabek, KA Bandara Soetta, dan proyek KCJB berkontribusi dalam menaikkan leverage dan biaya bunga KAI. Pada RKAP 2021, 58 persen dari debt berasal dari penugasan,” kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, seperti dikutip dari Bisnis, akhir September lalu.

7. PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN diketahui memiliki utang hingga Rp 451 triliun pada 2020. Nilai utang tersebut lebih rendah sekitar Rp 2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang lima tahun terakhir atau 2015-2020, tercatat utang PLN bertambah Rp 199 triliun. Namun meski sepintas besar utang perusahaan setrum negara itu terlihat besar, bila dibandingkan dengan besar investasi di periode waktu serupa yang mencapai Rp 448 triliun, sejumlah ekonom menilai tidak ada masalah.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, misalnya, mengatakan sebagian besar utang PLN dipakai untuk investasi. “Hanya sebagian kecil untuk menjaga cash flow,” ujar Faisal Basri lewat keterangan resmi, Juni lalu.

8. Pertamina

PT Pertamina (Persero) melaporkan telah membayar sebagian pinjamannya dengan total US$ 940,4 juta pada Februari. Pembayaran utang ini untuk obligasi jatuh tempo senilai US$ 391 juta dan corporate loan atau pinjaman perusahaan sebesar US$ 549,4 juta. Sedangkan terakhir, perseroan dilaporkan memiliki utang US$ 21,4 miliar pada semester I 2021 sesuai laporan keuangan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | TIM TEMPO

CATATAN REVISI: Artikel ini sudah diedit pada Rabu, 22 Desember 2021, pukul 11.02 WIB. Dalam tubuh berita, awalnya disebutkan, "PT Pertamina (Persero) pernah dilaporkan memiliki utang US$ 40,56 miliar atau setara Rp 602,43 triliun pada semester I 2020 sesuai laporan keuangan 30 Juni 2020 yang belum diaudit".

Tulisan tersebut diedit menjadi, "PT Pertamina (Persero) melaporkan telah membayar sebagian pinjamannya dengan total US$ 940,4 juta pada Februari. Pembayaran utang ini untuk obligasi jatuh tempo senilai US$ 391 juta dan corporate loan atau pinjaman perusahaan sebesar US$ 549,4 juta. Sedangkan terakhir, perseroan dilaporkan memiliki utang US$ 21,4 miliar pada semester I 2021 sesuai laporan keuangan".

Atas kesalahan tersebut, redaksi meminta maaf.

Baca: Kemenparekraf Gugat Indosat Cs, Ini Duduk Perkaranya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.