Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENTERI PKP Maruarar Sirait menyatakan program KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi.
Apa Itu FLPP?
FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan program bantuan pembiayaan dari pemerintah yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Program Kredit Pemilikan Rumah atau KPR FLPP dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah (backlog) dan memperluas akses pembiayaan bagi MBR terhadap rumah yang layak huni. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan standar, mengatur regulasi, serta melakukan pengawasan terhadap program ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Secara sederhana, FLPP adalah skema KPR bersubsidi dari pemerintah yang memfasilitasi pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bisa diajukan melalui bank konvensional maupun bank syariah yang telah bermitra dengan pemerintah.
"Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun. Program KPR FLPP ini sangat membantu rakyat semoga juga ini bisa tersosialisasikan dengan baik supaya rakyat-rakyat kecil juga punya kesempatan miliki rumah subsidi layak dan berkualitas," ujar Ara, Rabu, 14 Mei 2025, sebagaimana yang dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Ara mendorong Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk menyampaikan serta mengedukasi para pegawai perusahaan mitra Yayasan Buddha Tzu Chi mengenai manfaat program KPR FLPP. Program ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menyediakan rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau dan cicilan ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar Sirait juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam sektor perumahan yang berpihak pada masyarakat kecil serta mendukung pertumbuhan iklim usaha di Tanah Air.
Beberapa kebijakan pro-rakyat yang telah dijalankan di antaranya adalah penerbitan SKB 3 Menteri, peningkatan kuota KPR FLPP yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Adapun jumlah kuota dari 220 ribu, kini menjadi 350 ribu unit dengan anggaran yang sudah dialokasikan, hingga dukungan dunia usaha yang turut berkontribusi melalui CSR, termasuk yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai bentuk kepercayaan kepada pemerintah.
Ara turut menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pelaksanaan Program Bebenah Kampung yang digagas oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, khususnya yang telah berlangsung di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan serupa telah dilakukan di Kota Bandung, tepatnya dua pekan yang lalu.
"Hal ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong untuk membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi bagi perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ara turut menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri.
Ia menyebut bahwa sejumlah kebijakan telah diterbitkan guna mendukung hal tersebut, di antaranya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tidak dipungut biaya.
"Adanya tiga kebijakan itu merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah karena sebelumnya kebijakan itu belum ada," katanya.
Pilihan Editor: Sejumlah Sebab KPR Ditolak
Foto 
