Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

"Dievaluasi terlebih dahulu, tapi bukan BPJS yang mengevaluasi. Dari situ, masih perlu waktu akan ditetapkan manfaat layanan, tarif, dan iurannya," kata Guhfron melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 14 Mei 2024.

Sementara iuran baru belum diteken, BPJS masih menerapkan iuran mandiri peserta kelas I sebesar Rp 150 ribu dan kelas II Rp 100 ribu. emudian, iuran kelas III sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp 7 ribu per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp 35 ribu.

Simak lebih jauh tentang Jokowi kelas BPJS Kesehatan di sini.

2. Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendy Hutahaean (REH) atas dugaan benturan kepentingan yang turut melibatkan keluarga yang bersangkutan.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal tersebut, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan,” kata Direktur Humas Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto di Jakarta, Senin.

Rahmady dibebastugaskan sejak 9 Mei 2024. Kementerian Keuangan mengambil keputusan tersebut guna mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simak lebih jauh tentang Kepala Bea Cukai Purwakarta dicopot di sini.

3. Perusahaan Otobus Tak Berizin Masih Beroperasi, MTI: Lama Dibiarkan Pemerintah

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Djoko Setijowarno menilai maraknya perusahaan otobus yang tidak memiliki izin beroperasi ini karena pembiaran dari pemerintah. Ia mengatakan, bahwa bus yang tidak memiliki izin angkutan ini biasanya tidak berhenti atau transit di terminal. "Pembiaran terlalu lama. Sudah pernah ketahuan, tapi dibiarkan aja sama Perhubungan Darat (Kemenhub)," katanya saat dihubungi, Senin, 13 Mei 2024.

Sedangkan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tidak punya wewenang menindak bus tak berizin jika tidak masuk ke terminal ataupun jembatan timbang. Hal itu, menurut dia, membuat adanya celah yang dimanfaatkan oleh para pengusaha jasa transportasi bus yang tidak memiliki izin ini.

Djoko mengatakan, semestinya Kemenhub mengaktifkan lagi Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub. Menurutnya, ketiadaan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat jadi menghilangkan anjuran keselamatan transportasi darat. "Padahal urgensinya cukup penting. Badan itu fokus menangani persoalan keselamatan, mulai dari teknik sampai edukasi," ujarnya.

Simak lebih jauh tentang kritik MTI soal PO Bus bisa beroperasi meski tak ada izin di sini.

4. BKN Buka Seleksi CASN Jalur Kedinasan Hari Ini, Ini Jadwal Rincinya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan tahapan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN khusus lingkungan sekolah kedinasan dimulai hari ini, Selasa 14 Mei 2024. Namun, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan peserta baru bisa mendaftar pada Rabu, 15 Mei 2024. 

“Peserta dapat mulai mendaftar tanggal 15 Mei 2024 melalui portal sistem seleksi atau SSCASN yang dimiliki oleh BKN,” ucap Haryomo dalam Konferensi Pers Persiapan Pembukaan Seleksi ASN untuk Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2024 lewat YouTube pada Senin, 13 Mei 2024.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan selisih sehari itu digunakan BKN dan instansi untuk menyiapkan sistem tes berjalan sesuai pada aplikasi computer assisted test atau CAT.

Simak lebih jauh tentang jadwal seleksi CASN di sini.

5. 16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 Proyek Strategis Nasional atau PSN baru pada 2024. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan proyek yang kebanyakan berasal dari sektor mineral kritis itu akan dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, yakni Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan keenam belas proyek tersebut tidak membutuhkan APBN. “Artinya proyek-proyek tersebut mendapat dukungan dari sisi insentif untuk pengurusan tanah dan kemudahan perolehan izin,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan 16 proyek ini merupakan usulan dari beberapa kementerian. “Lebih banyak untuk kawasan industr nikel,” ujarnya.

Simak lebih jauh tentang daftar PSN yang diteruskan Prabowo di sini.