Wakil Ketua Komisi VII Sebut Transisi Energi Tak Boleh Bebani APBN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan transisi energi Indonesia untuk mencapai net zero emission atau NZE pada 2060 tidak boleh membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Terlebih, Indonesia membutuhkan pendanaan sekitar US$ 1 triliun untuk mencapai target tersebut. Artinya, kata Eddy, dalam 26 tahun mendatang, Indonesia butuh US$ 40 miliar per tahun.

"Uangnya dari mana? Itu jadi salah satu tantangan kita," kata Eddy dalam diskusi publik Mengatasi Hambatan Pembiayaan Energi Terbarukan di Indonesia pada Rabu, 13 Desember 2023.

Ia berujar pendanaan untuk itu tidak bisa dibebankan pada APBN. "Sekarang saja sudah cukup berat untuk yang sifatnya rutin, seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan lain-lain."

Sementara itu, butuh dana besar untuk menonaktifkan pensiun dini PLTU batu bara. Misalnya, pensiun PLTU Pelabuhan Ratu yang butuh hingga Rp 12 triliun. Eddy mengatakan proyek tersebut sampai sekarang belum ada pendanaannya.

"Memang ada dana US$ 20 miliar dari JETP (Just Energy Transition Partnership). Sampai hari ini saya katakan, show me the money," kata Eddy. 

Hal lain yang menjadi masalah dari JETP adalah porsi dana hibah yang kecil, yakni 2 persen saja. Sedangkan sisanya merupakan pinjaman komersial. "Jadi tantangan besarnya memang dari segi pendanaan, baik untuk pensiun dini (PLTU batu bara) maupun pembangunan (energi baru terbarukan)," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang mengatakan Indonesia butuh pendanaan US$ 1 triliun untuk mencapai target NZE pada 2060. Hal ini ia sampaikan dalam forum KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP ke-28) di Dubai, Uni Emirat Arab. Ia pun mengajak sejumlah pihak, seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi dan negara sahabat, untuk menjalin kolaborasi pendanaan. 

"Target Paris Agreement dan NZE hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah transisi energi. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan," kata Jokowi pada Jumat, 1 Desember 2023, dikutip dari  siaran pers Kementerian ESDM.

Selanjutnya: Jokowi juga mengklaim Indonesia telah memiliki platform....

Jokowi juga mengklaim Indonesia telah memiliki platform pembiayaan inovatif yang kredibel. Termasuk memiliki bursa karbon, mekanisme transisi energi sukuk dan oblikasi, ataupun pengelolaan dana lingkungan hidup dari Result-Based Payment. 

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan posisi Indonesia untuk mengurangi perubahan iklim sudah jelas, yakni membangun Indonesia yang resilient prosperous sustainabble dan ekonomi inklusif. 

"Kami ingin bekerja keras mencapai NZE di tahun 2060 atau lebih awal. Sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan yang terus diturunkan secara signifikan serta lapangan kerja yang terus tercipta," ujar Jokowi.

Kemudian ihwal upaya menurunkan emisi karbon, Jokowi mengatakan Indonesia berkomitmen memperbaiki pengelolaan forest and other land use (FOLU). Caranya dengan menjaga dan memperluas hutan mangrove, serta merehabilitasi hutan dan lahan. 

Selain itu, lanjut Jokowi, Indonesia berkomitmen mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. Sebagai contoh, Indonesia terus melakukan pengembangan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut. Termasuk pengembangan biodiesel, bioethanol, dan bioavtur.

"Saya baru saja meresmikan Cirata floating Solar Power PLTS terbesar di Asia Tenggara menghasilkan 192 MW hasil kerja sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab," tutur Jokowi.

Jokowi pun mengatakan upaya membutuhkan pembiayaan yang besar. Sedangkan sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. "Indonesia butuh investasi lebih dari US$ 1 triliun untuk mencapai NZE di tahun 2060," ujarnya.

Pilihan Editor: Harga Bahan Pokok Hari Ini: Beras, Bawang Merah, hingga Daging Ayam Kompak Naik