KPK Diduga OTT Bupati Nganjuk dalam Kasus Jual Beli Jabatan

KPK diduga menangkap Bupati Nganjuk dalam rangkaian OTT. Operasi ini diduga perihal jual beli jabatan. Apa saja posisi yang diperjualbelikan?

10 Mei 2021 | 06.02 WIB

Perbesar

Seorang petugas melakukan trial (uji coba) penyemprotan disinfektan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020. Dalam rangka mitigasi dan antisipasi penyebaran wabah virus Corona (Covid-19), KPK akan melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan selama dua hari dimulai Rabu (18/3) ke seluruh area gedung KPK meliputi ruang kerja, Rumah Tahanan Cabang KPK dan Rumah Tahanan Pomdan Jaya Guntur. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Nganjuk. OTT ini diduga menyeret Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya OTT di Kabupaten Nganjuk. Ia mengatakan KPK masih memeriksa dan mendalami operasi ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seorang sumber mengatakan OTT kali ini berhubungan dengan jual beli jabatan di lingkungan Nganjuk. "Soal lelang jabatan camat dan pengisian perangkat desa (carik)," kata sumber ini pada Senin, 10 Mei 2021.

BACA JUGA

KPK Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Pencucian Uang

Ditahan KPK, Bupati Nganjuk Minta Maaf

Bukan sekali ini saja KPK menggelar operasi tangkap tangan di Nganjuk. Pada 2017. lembaga ini juga pernah mencokok Taufiqurrahman, Bupati periode 2013-2018. Taufiq juga dicokok dalam perkara jual beli jabatan. Bedanya, ia memperjualbelikan jabatan untuk kepala sekolah dari SD hingga SMA.

Dalam operasi tangkap tangan kala itu, KPK menyita uang Rp 287 juta dari sejumlah orang. Duit ini diberikan kepada orang kepercayaan Taufiq. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sudah memvonis Bupati Nganjuk nonaktif ini 7 tahun penjara.

BACA JUGA