Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suap ini berhubungan dengan lelang 2 proyek irigasi yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kecamatan Banjang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah dilakukan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers, Kamis, 16 September 2021.
Tiga tersangka tersebut adalah MK yang merupakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus pejabat pembuat komitmen dan kuasa peminta anggaran, MRH Direktur CV Hanamas sebagai penyuap, dan FH Direktur CV Kalpataru sebagai penyuap.
Alex menjelaskan bahwa MK sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Hulu Sungai Utara, diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada MRH dan FH sebagai calon pemenang kedua proyek irigasi. Keduanya disebut sepakat memberikan sejumlah uang komitmen fee 15 persen.
Adapun kedua proyek irigasi itu adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Amuntai Selatan dengan HPS Rp 1,9 miliar dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam, Banjang dengan HPS Rp 1,5 miliar.
Akhirnya, lelang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah dimenangkan oleh CV Hanamas milik MRH dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar. Sedangkan lelang proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias, dimenangkan oleh CV Kalpataru milik FH dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar.
"Setelah semua administrasi kontrak pekerjaan selesai lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar pencairan uang muka yang tindaklanjuti oleh BPKAD dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D untuk pencairan uang CV Hanamas dan CV Kalpataru yang dilakukan oleh MJ sebagai orang kepercayaan dari MRH dan FH," kata Alex.
Baik MK, MRH, maupun FH ditangkap pada Rabu malam, 15 September 2021 di rumah masing-masing. Di rumah MK, tim KPK menemukan duit Rp 175 juta dan beberapa dokumen proyek. Selain itu, tim juga menyita uang Rp 170 juta yang dibawa oleh MJ, orang kepercayaan MRH dan FH, yang akan diberikan pada MK.
Selain MK, FH, dan MRH, tim KPK juga sempat menangkap 4 orang lain. Mereka adalah MJ, sebagai orang kepercayaan MRH dan FH, KI yang merupakan PPTK Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara, LI yang merupakan mantan ajudan Bupati Hulu Sungai Utara, dan MW yang merupakan Kepala Seksi di Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Foto 
