Penjelasan Kementerian Komunikasi soal Regulasi PP Tunas

Pemerintah menyiapkan PP Tunas sejak 2023. Diklaim tidak bertujuan membatasi anak mendapatkan informasi.

18 Mei 2025 | 08.30 WIB

Perbesar

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar. Antara/Fathur Rochman

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemerintah mengklaim sudah berdiskusi dengan banyak pihak sebelum mengesahkan PP Tunas.
Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim tak melarang anak mendapatkan informasi.
PP Tunas akan berdampak pada bisnis penyelenggara sistem elektronik atau pengelola situs.

PENGESAHAN Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak mendapat sorotan kelompok masyarakat sipil. Regulasi yang diberi nama PP Tunas ini diteken pada Kamis, 27 Maret 2025.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

perlindungan-anak

internet

pp-tunas

internet-anak

kementerian-komdigi

uu-ite

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul Pemerintah Tak Membatasi Anak Mendapatkan Informasi

M. Khory Alfarizi

Alumnus Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Bergabung di Tempo pada 2018 setelah mengikuti Kursus Jurnalis Intensif di Tempo Institute. Meliput berbagai isu, mulai dari teknologi, sains, olahraga, politik hingga ekonomi. Kini fokus pada isu hukum dan kriminalitas.

Edisi 18 Mei 2025