Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Penasehat Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Kadir Jasin, mengatakan kesepakatan Pakatan Harapan tidak menyebutkan waktu transisi kekuasaan kepada Presiden Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Kadir, yang merupakan penasehat bidang media dan komunikasi itu, dokumen kesepakatan koalisi Pakatan Harapan mencantumkan lima poin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Tun M (Mahathir) akan menjadi ketua Harapan. Tun M akan memimpin Harapan pada pemilu 14. Tun M akan menjadi Perdana Menteri. Tun M akan meminta pengampunan kerajaan kepada Anwar Ibrahim. Dan Tun M akan menyerahkan posisi PM kepada Anwar,” kata Kadir seperti dilansir Malaysia Kini pada Senin, 23 September 2019.
Kadir, seperti dilansir Bernama dan dikutip Malaysia Kini, mengatakan dokumen kesepakatan itu tidak menyebut waktu penyerahan posisi PM. “Tahun 2020, 2030 atau 2050 tidak disebutkan,” kata dia.
Namun, Kadir mengaku tetap yakin Mahathir akan menepati janjinya untuk menyerahkan jabatan PM kepada Anwar. Mahathir merupakan pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia.
Ini menanggapi pernyataan Anwar Ibrahim, 72 tahun, yang mengatakan dia berharap akan menggantikan Mahathir sebagai PM sebelum 2020.
Saat itu, Anwar juga mengatakan tidak ada partai yang berupaya melobi posisi itu untuk orang lain.
“Tapit itu tidak menghentikan orang lain untuk berambisi,” kata Anwar sambil menyebut tindakan itu sebagai tidak relevan.
Mengenai ini, Mahathir menegaskan kembali dia akan turun seperti janji di tengah spekulasi bahwa Malaysia akan menyaksikan ulangan pertarungan politik seperti pada 1998 antara Mahatir dan Anwar.
“Saya akan umumkan waktunya kemudian. Tapi saya akan tetap menepati janji,” kata Mahathir.
Sebelumnya beredar kabar bahwa Mahathir lebih menyukai orang nomor dua Anwar yaitu Menteri Urusan Ekonomi, Azmin Ali, untuk menggantikannya.
Namun, muncul sebuah video seks yang belakangan dituduhkan kepada Azmin, yang dikhawatirkan akan mengganggu proses transisi seperti itu. Azmin membantah terlibat dalam video seks itu. Dan polisi mengatakan tidak bisa memastikan identitas orang yang berada di dalam video itu.
Azmin merasa yakin video itu merupakan perbuatan orang di dalam PKR yang ingin menghancurkan karir politiknya. Polisi menyebut seorang pemimpin partai politik sebagai dalang munculnya video itu.
Anwar Ibrahim membantah berada dibalik munculnya video itu. Meskipun, ada anak buahnya yang ditahan polisi terkait kasus ini.
Menurut Kadir, yang merupakan penasehat Mahathir, publik mengandalkan media arus utama untuk menyajikan informasi yang akurat dan bukannya sosial media. Ini karena media arus utama memiliki jurnalis dan editor yang mengecek otentisitas informasi yang beredar.