Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill Mundur

Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu setelah berminggu-minggu desakan dari lawan politiknya.

26 Mei 2019 | 19.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu setelah berminggu-minggu desakan dari lawan politiknya dan polemik kesepakatan energi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Saya mengumumkan hari ini bahwa saya mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Negara Independen Papua Nugini," kata O'Neill, dikutip dari Reuters, 26 Mei 2019.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

O'Neill, yang menyerahkan tampuk kekuasaan kepada mantan perdana menteri Sir Julius Chan, mengatakan perubahan kepemimpinan akan memungkinkan negara untuk melanjutkan agenda reformasi yang telah disampaikan.

Ketidakstabilan politik menjadi masalah di Papua Nugini yang kaya sumber daya alam, tetapi dilanda kemiskinan. O'Neill, yang telah menjadi pemimpin sejak 2011, telah menghadapi banyak desakan untuk mundur.

Selama berminggu-minggu, O'Neill menolak seruan untuk mengundurkan diri, tetapi lawan politiknya mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengumpulkan cukup dukungan di parlemen untuk menggulingkan O'Neill atas sejumlah keluhan termasuk kesepakatan gas dengan perusahaan Total asal Prancis, yang dipertanyakan oleh para kritikus.

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill. AP/Ahn Young-joon

Keretakan koalisi yang berkuasa telah berlangsung selama berminggu-minggu dan pada hari Jumat setidaknya sembilan anggota beralih kubu, menurut dua menteri yang ada di antara mereka.

Lawan politik O'Neill perlu menggalang 62 anggota parlemen dari total 111 kursi untuk memilihnya.

Politisi oposisi mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan mendorong penyelidikan di Australia dan Swiss atas pinjaman AUS$ 1,2 miliar (Rp 12 triliun) yang diatur oleh kelompok keuangan UBS jika ada perubahan pemerintah, menurut laporan Australian Financial Review.

Komisi Ombudsman Papua Nugini menyusun laporan kesepakatan tahun 2014, yang memungkinkan negara untuk meminjam dari UBS untuk membeli 10 persen saham di perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Australia, Oil Search. Laporan ini rencananya akan diajukan ke parlemen minggu depan.

Oil Search menggunakan uang itu untuk membeli ladang gas Elk Antelope yang sedang dikembangkan oleh Total Prancis.

Papua Nugini diperkirakan telah rugi US$ 287 juta (Rp 4,1 triliun) karena kesepakatan itu setelah dipaksa untuk menjual saham ketika harga jatuh pada tahun 2017.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus