Yoon Suk Yeol Keluar dari Partai Kekuatan Rakyat

MANTAN Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan keluar dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP). "Saya meninggalkan Partai Kekuatan Rakyat hari ini. Meskipun saya meninggalkan partai, saya akan terus mengabdi perjuangan membela kebebasan dan kedaulatan nasional," tulis Yoon pada Jumat, 17 Mei 2025 dalam posting Facebook yang dikutip Cosun, Minggu, 18 Mei 2025.

Yoon Suk Yeol mengingatkan bahwa negara itu menghadapi persimpangan jalan yang kritis. “Korea Selatan berada di persimpangan yang menentukan. Akankah demokrasi liberal bertahan atau runtuh? Keputusan saya untuk meninggalkan partai adalah bagian dari tanggung jawab saya untuk menjaga Republik Korea,” katanya.

Yoon Suk Yeol Hengkang

Dikutip dari Anadolu, pada Kamis, 16 Mei 2025, PPP mendesak Yoon untuk meninggalkan partai. Alasannya partai tersebut ingin meningkatkan peluangnya dalam pemilihan presiden 3 Juni. Adapun PPP, masih tertinggal dari Partai Demokrat (DP). Pemimpin sementara PPP Kim Young Tae mengatakan Yoon Suk Yeol akan mengambil keputusan yang rasional. "Sebagai pemimpin sementara, saya dengan hormat merekomendasikan (Yeol) untuk meninggalkan partai," kata Kim Young Tae.

Desakan ini muncul setelah survei baru pada Kamis, 16 Mei 2025 mengonfirmasi bahwa kandidat oposisi Lee Jae Myung mempertahankan keunggulan telak atas kandidat berkuasa menjelang pemilihan presiden 3 Juni 2025. Lee kandidat DP mengungguli saingannya dari PPP Kim Moon Soo dengan dukungan 49 persen melawan Kim Moon Soo yang 27 persen, menurut Survei Barometer Nasional (NBS). Lee Jun Seok kandidat dari Partai Reformasi Baru berada di posisi buncit 7 persen.

Sekitar 57 persen responden menyatakan mereka mendukung perubahan pemerintahan oleh DP. Adapun 32 persen lainnya berharap untuk memperpanjang kekuasaan PPP yang memerintah sebelumnya. DP liberal memimpin jajak pendapat dengan dukungan keseluruhan 42 persen. PPP konservatif mendapat dukungan 28 persen. Jajak pendapat ini dilakukan setelah pergolakan politik selama berbulan-bulan di Korea Selatan, termasuk kegagalan upaya pada Desember untuk memberlakukan darurat militer. Survei ini dilakukan oleh lembaga survei Embrain Public, Kstat Research, Korea Research, dan Hankook Research terhadap 1.000 orang berusia 18 tahun ke atas.