Dalam Bidikan Pansus Pelindo II

LAMA tak terdengar kabarnya, cerita tentang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk kasus Pelindo II tiba-tiba datang mengentak. Dibentuk pada 2016 dalam suasana hubungan panas-dingin antara Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pansus memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi. Bulan lalu, audit itu rampung dikerjakan dengan hasil yang dapat membuat Rini terpojok: ia dianggap lalai karena menyetujui perpanjangan kontrak antara PT Pelindo II dan Hutchison Port Holdings-proses yang ditengarai menabrak undang-undang, peraturan menteri, dan anggaran dasar perusahaan. BPK menyebutkan negara dirugikan lebih dari Rp 4 triliun.