Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEKELOMPOK anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok menyusun laporan tujuh halaman bertajuk "Kajian Hukum Impeachment Kepala Daerah". Dewan perwakilan rakyat memang bukan kantor pengacara, tapi bolehlah karya itu dianggap kajian "ilmiah" yang tak perlu dipersoalkan. Tapi, ketika diketahui laporan sengaja dirancang untuk menggulingkan Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail, kita tahu ada yang tak beres di wilayah tetangga Jakarta itu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo