Jangan Tutup Data Terbuka

HASIL survei Transparency International dan World Wide Web Foundation--terbit pada akhir Februari lalu--tentang data terbuka penanganan korupsi mencatat hal menyedihkan. Indonesia, salah satu penggagas Open Government Initiative, melorot ke posisi terburuk negara-negara G-20. Banyak informasi yang seharusnya tersedia tak dapat dibuka, seperti data pemilik perusahaan (beneficial ownership), kepemilikan tanah (land registry), pelobi politik, kecenderungan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (parliamentarians voting record), serta data kekayaan pejabat negara.