Musim Semi Antisektarian di Libanon

Karena itu, siapa persisnya pemimpin gerakan itu juga tak begitu jelas, seperti yang terjadi dalam gerakan Musim Semi Arab di negara lain. Di samping tanpa pemimpin dan tanpa organisasi yang tipikal Musim Semi Arab, gerakan protes di Libanon juga bisa dikatakan tanpa ideologi. Ini bukan protes yang beraroma Syiah, Sunni, Kristen Maronit, maupun Druze. Ini adalah protes yang melampaui ideologi sektarian yang mewarnai kehidupan politik, masyarakat, dan kebudayaan Libanon selama ini.

Protes yang digelar sejak 17 Oktober tersebut memang dipicu oleh rencana kebijakan kenaikan pajak dan pajak-pajak baru, terutama pajak penggunaan WhatsApp dan sejenisnya. Kebijakan itu tentu diambil pemerintah Libanon untuk merespons situasi ekonomi Libanon yang memburuk.

Tapi persoalan yang sesungguhnya dan disasar oleh pemrotes lebih jauh dari itu. Isu pajak WhatsApp hanyalah pemicu. Yang mereka serang sesungguhnya adalah praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi yang telah menjadi-jadi di sana. Mereka juga menolak supremasi kelompok bersenjata dalam kehidupan sipil, terutama dalam soal keadilan di mahkamah. Para jaksa, hakim, dan penegak hukum lain sering dianggap tak independen dalam bekerja karena sering dibayangi ketakutan terhadap kelompok bersenjata. Jelas, protes ini diarahkan kepada dominasi "militer" Hizbullah.

Mereka meminta pemerintahan saat ini dibubarkan. Mereka meminta sistem sektarian digantikan oleh pemerintahan teknokratis. Mereka menolak para pemimpin sektarian, seperti Saad al-Hariri, Perdana Menteri Libanon dari Sunni; Hasan Nashrullah, pemimpin Hizbullah dari Syiah; Michael Aoun, Presiden Libanon dari Kristen Maronit; serta Walid Bey Jumblatt, pemimpin Partai Sosialis Progresif. Para tokoh itu dianggap sebagai biang dari kekisruhan ekonomi negeri itu.

Pakta Nasional 1943 (al-mitsaq al-wathaniy), yang menjadi landasan politik Libanon saat ini, mengamanatkan kekuasaan itu dibagi di antara beberapa kekuatan sektarian utama di Libanon. Perdana menteri harus berasal dari kelompok Sunni, presiden dari kelompok Kristen Maronit, dan ketua parlemen dari Syiah. Pengakuan terhadap sistem ini diperkuat dalam perjanjian Thaif 1989, yang menyudahi perang saudara panjang di negeri itu. Libanon sebelum perang saudara tersebut (1975-1990) disebut surganya turis di Timur Tengah, tapi kemudian menjadi surganya teroris pada masa perang saudara.

Praktik bagi-bagi kekuasaan ini memang bisa menghentikan konflik yang melanda negeri itu dalam waktu cukup panjang. Tapi sistem itu ternyata membuat rakyat sengsara. Kompromi antar-elite sekte hanya menguntungkan lapisan elite serta mengabaikan kepentingan negara dan rakyat.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari fenomena ini. Pertama, tuntutan rakyat sangat idealistis: pengunduran Hariri serta pembubaran sistem politik sektarian yang digantikan oleh pemerintahan non-sektarian yang profesional. Ini sangat sulit diwujudkan dalam konteks Libanon yang sangat sektarian. Apakah mungkin membangun pemerintahan baru di Libanon tanpa melibatkan elite-elite sektarian yang menguasai hampir seluruh sendi kehidupan Libanon?

Kedua, instrumen untuk penyaluran damai tak akan mudah ditemukan. Siapa yang dapat mewakili para demonstran untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan kekuatan politik sektarian?

Ketiga, mungkinkah mengabaikan Hizbullah, yang berpengaruh sangat besar terhadap pertahanan dan keamanan negeri itu? Hizbullah bahkan diyakini lebih kuat daripada tentara Libanon. Isu kepemilikan senjata di Libanon sangat krusial dan sensitif. Kendati tentara Libanon menyatakan bersama rakyat, hampir mustahil menyingkirkan kelompok ini secara damai.

Jika demonstran memaksakan kehendaknya dan elite sekte berkukuh mempertahankan supremasinya, "skenario Suriah" sangat sulit dihindari. Ancaman perang saudara bahkan sudah dikemukakan oleh Hasan Nashrallah saat menanggapi situasi sekarang.