Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Pengerjaan PSN di beberapa tempat mendatangkan ekses penderitaan serius bagi masyarakat.
Ekses buruk PSN juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang melibatkan aktor keamanan dalam pelaksanaannya.
Kekerasan terhadap penduduk sipil yang menolak PSN mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan.
PROYEK strategis nasional atau PSN yang dimulai pada 2016 menjadi salah satu catatan kelam kondisi hak asasi manusia Indonesia selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini menimbulkan banyak dampak akibat rancangannya yang dibuat secara top-down dan tidak melibatkan partisipasi bermakna atau persetujuan atas dasar informasi yang cukup tanpa paksaan (free, prior, and informed consent) bagi masyarakat yang terkena dampak.
Walhasil, pengerjaan PSN di beberapa tempat mendatangkan ekses penderitaan serius bagi masyarakat akibat pelanggaran hak asasi manusia yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Kolom Hijau merupakan kolaborasi Tempo dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan. Kolom Hijau terbit setiap pekan.
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.
Foto 
