Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEBAGAI kepala negara, Susilo Bambang Yudhoyono tentu berwenang ”mendamaikan” konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, dan kejaksaan. Tapi, dalam pertemuan awal pekan lalu itu, Presiden lebih banyak mengajak lembaga penegak hukum itu bersinergi—ketimbang membahas akar konflik.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
