Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Kerangka kerja akuntabilitas pelindungan data sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Penyebab masalah akuntabilitas dalam pengelolaan data adalah absennya budaya menghargai data.
Ukuran kemajuan bukanlah berapa banyak aplikasi yang kita miliki, tapi sejauh mana aplikasi yang kita miliki produktif memperluas fungsi pelayanan.
PERETASAN Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dilakukan kelompok peretas Brain Cipher baru-baru ini mengungkap masalah fundamental dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia: absennya akuntabilitas. Respons pemerintah yang lambat dan minim transparansi dalam kasus ini juga mengindikasikan bahwa ada masalah mendasar dalam pengelolaan serta pelindungan data publik.
Dialektika Digital merupakan kolaborasi Tempo bersama KONDISI (Kelompok Kerja Disinformasi di Indonesia). KONDISI beranggotakan para akademikus, praktisi, dan jurnalis yang mendalami dan mengkaji fenomena disinformasi di Indonesia. Dialektiga Digital terbit setiap pekan.
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.
Foto 
