Pertamina Dibelit Kepentingan Politik

PEMERINTAH seharusnya tidak terlalu sering mengganti direksi Pertamina. Karen Agustiawan, yang diangkat pekan lalu, merupakan direktur utama ketujuh dalam 13 tahun terakhir. Ari H. Soemarno, yang digantikan Karen, hanya menjabat kurang dari tiga tahun. Ini waktu yang terlalu pendek untuk membenahi perusahaan sebesar Pertamina. Sebagai perban­dingan, Hassan Marican, Presiden Petronas, perusahaan minyak milik Malaysia, sudah hampir 14 tahun menjadi orang pertama. Kinerja Petronas terbukti jauh lebih baik dibanding Pertamina.

Pertamina di zaman Ari memang melakukan sejumlah kesalahan yang berdampak luas pada masyarakat. Tahun lalu elpiji menghilang berminggu-minggu. Tak lama kemudian bensin dan solar sulit diperoleh. Dan 18 Januari lalu salah satu tangki di Depo Plumpang terbakar. Tidak hanya membuat rugi miliaran rupiah, kebakaran ini sempat mengakibatkan pasokan bensin terganggu.

Pemerintah mestinya juga menimbang prestasi manajemen di bawah Ari. Dia melakukan perbaikan sistem distribusi bahan bakar minyak, juga peningkatan transparansi dalam lelang, dan peningkatan kinerja. Penerapan MySAP, misalnya, mempermudah Pertamina mengontrol distribusi minyak. Laba bersih Pertamina pun meningkat menjadi Rp 30 triliun tahun lalu, naik 22 persen diban­ding tahun sebelumnya.

Dengan prestasi itu, sulit mengatakan pergantian ini didasarkan atas prestasi kerja semata. Yang bisa dicatat, sejak 1998 pergantian Direktur Utama Pertamina selalu dilakukan menjelang pemilihan umum. Fakta menunjukkan, jika presiden terpilih berganti, ia akan langsung mengganti direksi Pertamina. Ini tentu bukan sebuah kebetulan belaka.

Kali ini pun momen yang dipilih sama: menjelang pemilu. Alasan Menteri Negara Badan Usaha Milik Nega­ra Sofyan Djalil bahwa pemimpin yang baru usianya muda, karena itu bisa memimpin lebih lama, terdengar meng­ada-ada. Mestinya yang menjadi nakhoda Pertamina adalah orang yang paling memiliki kapasitas dan integritas. Soal usia mestinya tidak dikemukakan sebagai pertimbangan utama. Sebab, pemimpin baru Pertamina itu sudah lolos fit and proper test.

Apa pun alasannya, pergantian direksi yang terlalu sering dilakukan pemerintah sebelum habis masa jabatan yang lima tahun mengakibatkan tidak adanya kesinambungan pelaksanaan program. Padahal direksi harus membuat dan menjalankan program jangka panjang, baik untuk kepentingan organisasi—misalnya reformasi dan transformasi—maupun untuk investasi.

Kebijakan pemerintah terhadap Pertamina juga mesti lebih jelas. Dalam hal konsesi, misalnya, pemerintah tidak memberikan hak terlebih dulu kepada Pertamina. Padahal ini jamak dilakukan negara-negara penghasil minyak. Begitu juga soal dividen. Pertamina mesti menyetor 50 persen laba ke kas negara. Ini jelas mengu­rangi kemampuan Pertamina untuk berinvestasi. Petronas, umpamanya, hanya menyetor dividen sekitar 20 persen.

Diharapkan Karen akan lama bertahan di kursi direksi Pertamina, salah satu perusahaan yang paling banyak disorot di negeri ini. Ia diharapkan menghilangkan stempel yang selama ini melekat bahwa Pertamina adalah sarang korupsi. Ia juga perlu bersikap profesional, tidak membuka diri terhadap intervensi pihak mana pun—terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik. Reformasi dan transformasi yang sudah dijalankan direksi lama mesti dilanjutkan. Satu tantangan besar: Pertamina segera masuk bursa. Itu salah satu cara membuat Pertamina lebih transparan dan melangkah menjadi perusahaan kelas dunia.