Tak Perlu Gedung Baru Dewan

PEMBANGUNAN gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan Nusantara I tidak bisa dibenarkan dari sisi mana pun. Gedung 24 lantai yang baru berusia 13 tahun itu masih layak pakai. Anggaran pembangunan yang baru juga terlalu besar: Rp 1,8 triliun. Selain boros, alokasi dananya tidak tepat sasaran. Kenaikan jatah anggaran Dewan seyogianyalah dialokasikan untuk perbaikan kinerja, terutama menyangkut kepentingan publik, bukan untuk memperluas fasilitas fisik secara berlebihan.

Alasan bahwa Nusantara I miring tujuh derajat, dan temboknya rengat akibat gempa 7,3 skala Richter di Tasikmalaya, September 2009, terlalu mengada-ada. Dewan, yang mempunyai kekuasaan memanggil siapa pun di negeri ini, bisa dengan mudah mengundang ahli struktur bangunan dan arsitek untuk mendapat penjelasan yang benar tentang standar gedung bertingkat. Dan jawaban mereka pasti sama: gedung jangkung di Jakarta justru jauh lebih tahan gempa dibanding bangunan yang lebih rendah—seperti ruko dan rumah.

Pembangunan gedung tinggi—di atas delapan lantai—harus memenuhi ketentuan SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung. Pengerjaannya melalui pemeriksaan dan pengawasan ketat oleh otoritas yang berwenang. Prasyarat ini bukan basa-basi. Bila anggota Dewan bertanya ke pengembang gedung bertingkat, mereka akan membenarkan syarat ketat pembangunan gedung tinggi di Jakarta.

Pascagempa 7,3 skala Richter itu, berbagai tim ahli struktur bangunan sudah turun ke lapangan memeriksa gedung-gedung tinggi. Bangunan jangkung yang lebih tua dan lebih tinggi daripada Nusantara I pun masih bagus kondisinya. Sebab, bangunan-bangunan itu dirancang kuat menahan gempa hingga 8,5-10 skala Richter. Kalaupun retak-retak atau kacanya pecah, kerusakan itu tidak mengkhawatirkan. Itu hanya kerusakan infrastruktur, bukan struktur—kerangka bangunan yang membuat gedung berdiri kokoh.

Alasan bahwa Gedung Nusantara I miring tujuh derajat, sehingga beberapa anggota Dewan takut berkantor di sana, juga ”menggelikan”. Sebab, bila gedung yang tingginya sekitar 100 meter itu miring tujuh derajat, dinding teratas akan menyimpang sekitar delapan meter dari posisi ketika tegak. Itu penjelasan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Sumayanto Widayatin. Menurut para ahli, bila miring tujuh derajat itu benar, pasti terjadi kesalahan sejak awal pembangunan.

Argumen bahwa pengguna Nusantara I sudah melebihi kapasitas juga lemah. Memang benar, kapasitas gedung itu hanya 800 orang, dan yang menggunakannya sekarang mencapai 2.500 orang. Tapi itu angka di atas kertas. Prakteknya, ”penduduk” di Nusantara I jarang berkumpul lengkap. Becermin pada tingkat ketidakhadiran anggota Dewan yang cukup tinggi dalam berbagai sidang, bisa dipastikan tingkat utilitas Nusantara I juga rendah.

Jadi, agar kredibilitas tak makin melorot, anggota Dewan sebaiknya segera mengkaji ulang penambahan alokasi anggaran mereka. Sebab, selain pembangunan gedung baru, masih ada beberapa penambahan fasilitas yang berlebihan, seperti memperbanyak staf ahli, serta peningkatan standar asuransi kesehatan untuk anggota Dewan dan keluarga dari VIP menjadi VVIP. Segeralah revisi anggaran jatah Dewan, sebelum berdampak sistemik.