Operasi Penyisiran Barak TPNPB-OPM

Saat itu, Philip membawa lima penumpang dari Bandar Udara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menuju Bandara Paro, Nduga. Setelah mendarat, pasukan TPNPB-OPM dari Komando Daerah Pertahanan III Ndugama-Derakma di bawah pimpinan Egianus Kogoya menyandera Philip. Mereka juga membakar pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter PC-6 tersebut. Tapi mereka tidak menahan kelima penumpang pesawat.

TPNPB-OPM menyatakan hanya akan melepaskan Philip ketika pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Jika tidak, mereka akan merekrut Philip, lalu menjadikannya sebagai instruktur dalam menerbangkan pesawat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud Md. mengatakan, kelompok Egianus Kogoya ini sudah lama bergabung ke kelompok separatis. Ia menyebutkan, kelompok Egianus Kogoya memang sering menciptakan teror dengan tujuan melepaskan Papua dari wilayah Indonesia.

“Katanya, sandera ini (pilot Susi Air) akan kami lepas kalau Papua dilepas. Itu ancamannya,” kata Mahfud, pekan lalu.

Ia mengklaim pasukan TNI-Polri sudah mengetahui titik koordinat lokasi penyanderaan Philip dan sudah mengepung lokasi tersebut. Namun, kata Mahfud, pasukan TNI-Polri belum bergerak membebaskan sandera karena pihak pemerintah Selandia Baru meminta Indonesia menempuh cara persuasif.

“Kami mohon agar tidak ada tindakan kekerasan karena (Philip) itu warga kami,” kata Mahfud, menirukan pernyataan pihak pemerintah Selandia Baru, yang berkunjung ke Papua pada Senin dua pekan lalu.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Kisdiyanto mengatakan, saat ini pasukan TNI-Polri masih bersiap di lokasi. Mereka menunggu perintah operasi pembebasan sandera, sekaligus terus memantau hasil negosiasi pemerintah dengan TPNPB-OPM.

Pernyataan senada disampaikan Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Prabowo. Ia mengatakan, pasukan gabungan TNI-Polri masih terus melakukan pencarian di Nduga. Tapi ia menduga para penyandera Philip sudah berada di luar wilayah Nduga. "Karena beberapa distrik sudah ditempatkan aparat TNI-Polri,” kata Benny.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, belum berhasil dimintai konfirmasi soal perkembangan terbaru penyanderaan mereka. Pekan lalu, Sebby mengatakan, TPNPB-OPM tidak akan melepaskan Philip, kecuali Indonesia mengakui kemerdekaan Papua.

Negosiasi Pembebasan Sandera Masih Nihil

Sampai saat ini, pemerintah belum berhasil membujuk TPNPB-OPM untuk membebaskan Philip. Pemerintah sudah mengirim tim dari pemerintah Nduga, tokoh gereja, dan tokoh masyarakat setempat untuk bernegosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya. Tim intelijen juga berusaha mendekati TPNPB-OPM.

Herman Taryaman mengatakan, upaya negosiasi pemerintah masih terus berjalan, tapi hingga kini memang belum ada titik temu. TPNPB-OPM juga masih bertahan dengan tuntutan awal. “Sampai saat ini, gerombolan Kelompok Separatis Teroris masih ingin menahan dan membawa pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens,” kata Herman.

Adapun Sebby Sambom mengatakan, pihaknya menolak bernegosiasi dengan tim pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, negosiasi antara TPNPB-OPM dan pemerintah Indonesia maupun Selandia Baru hanya bisa dilakukan di Jakarta dan Wellington dengan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Indonesia dan Selandia Baru belum menyanggupi permintaan tersebut,” kata Sebby.

Polisi meletakkan tameng-tameng mereka setelah bertugas saat terjadi kerusuhan massa di Wamena, Papua, 24 Februari 2023. ANTARA/Iwan Adisaputra

Provokasi di Tengah Penyanderaan

Sebby Sambom mengklaim pemerintah Indonesia akan mematikan jaringan Internet dengan dalih perbaikan kabel bawah laut di tengah operasi pembebasan pilot Susi Air. Ia menuding operasi mematikan listrik dan jaringan Internet di wilayah Papua itu akan dimulai secara bertahap. "Hal itu dilakukan untuk operasi penyelamatan pilot Susi Air," kata Sebby pada 19 Februari 2023.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, pihaknya tidak memiliki otoritas untuk mematikan jaringan Internet dan komunikasi. Ia menjelaskan, pihak yang memiliki kewenangan mematikan jaringan Internet adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kami pihak TNI-Polri juga memerlukan jaringan Internet dan komunikasi untuk proses pencarian pilot serta melayani masyarakat dan tugas-tugas sehari-hari,” kata Saleh.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi, Usman Kansong, belum menjawab upaya konfirmasi Tempo soal ini. Adapun Herman justru balik menuding TPNPB-OPM atau Kelompok Separatis Teroris sengaja menyebarkan kabar bohong dan memprovokasi masyarakat.

“Tujuannya adalah mengadu domba antara masyarakat, para tokoh, dan pemerintah dengan aparat TNI-Polri, sehingga timbul ketidakpercayaan satu sama lain,” ujar Herman.

Ia mengatakan, provokasi itu semakin gencar dilakukan pihak TPNPB-OPM di tengah upaya pembebasan pilot Susi Air. “Pihak Kelompok Separatis Teroris dan simpatisan juga berupaya mengalihkan perhatian aparat TNI-Polri dengan cara menimbulkan keresahan, keonaran, dan kerusuhan,” katanya.

HENDRIK YAPUTRA | ANDI ADAM FATURAHMAN | AVIT HIDAYAT