Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Akun WhatsApp milik Icad, seorang inisiator Bareng Warga, diretas pada Selasa, 24 Desember 2024. Peretasan akun diduga berkaitan dengan kritikan sekaligus penolakan Icad, -bukan nama sebenarnya, terhadap rencana kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami dengan tegas mengecam terjadinya serangan digital terhadap salah satu inisiator Bareng Warga," tulis siaran pers yang dibagikan oleh akun @humaniesproject melalui sosial media X, pada Selasa, 24 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peretasan ini, katanya, sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan keselamatan pribadi di ruang digital. Serangan peretasan akun aplikasi perpesanan juga menyasar kepada anggota keluarga Icad.
Kejadian peretasan akun milik Icad dan keluarganya terjadi di hari yang sama. Berdasarkan kronologinya, pada Selasa siang akun WhatsApp milik orang tua Icad secara tiba-tiba keluar akses.
Melihat itu, Icad yang sedang bersama orang tuanya segera mengamankan akun yang telah diretas tersebut. Tak lama berselang akun WhatsApp milik orang tua Icad pulih kembali.
Di waktu yang berbeda, akun WhatsApp milik adik Icad juga diretas oleh anonim. Dari pengakuan adik Risyad, ia mendapat pemberitahuan ihwal kode verifikasi WhatsApp. Padahal tidak ada aktivitas melakukan proses request to log in.
Pesan permintaan kode verifikasi itu diabaikan oleh adik Icad. Namun akunnya kemudian secara tiba-tiba keluar akses. Hingga kini hanya akun milik adik Icad yang belum dapat dipulihkan.
"Serangan kepada Icad tentu sangat mengkhawatirkan. Serangan ini tidak hanya mencederai hak individu, tetapi upaya sistematis untuk membungkam suara kritis," tulis siaran pers tersebut.
Adapun Bareng Warga merupakan platform yang memperjuangkan isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, serta kebijakan publik yang pro rakyat. Icad, salah satu inisiator, dikenal sebagai salah satu orang yang vokal mengkritik regulasi PPN 12 persen itu.
Icad aktif mengadvokasi, mengumpulkan petisi, hingga menjadi narasumber di berbagai media untuk menolak kebijakan PPN 12 persen. Dia merasa rencana kebijakan yang akan disahkan pada awal 2025 itu bakal merugikan masyarakat dan pengusaha.
Foto 
