Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku bingung dengan kode 'Pak Lurah' yang dicap kepada dirinya. Jokowi mengaku mengetahui kode tersebut setelah mendengar dari politikus soal restu Pak Lurah kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi saat berpidato di Rapat Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.
Sebutan Pak Lurah dibuat para politikus dan partai politik
Jokowi menyebut sebutan Pak Lurah merupakan kode yang dibuat para politikus dan partai politik untuk dirinya. Ia lantas membantah cap tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Ya saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya Presiden RI. Ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut dirinya bukan ketua umum partai politik dan bukan ketua koalisi partai. Sehingga, ia merasa tidak tepat jika ada pihak yang membahas soal restunya kepada salah satu pasangan capres-cawapres.
"Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi, bukan wewenang Pak Lurah," kata Jokowi.
Jokowi sadar konsekuensi sebagai presiden
Meski begitu, Jokowi paham bahwa sudah nasibnya sebagai seorang presiden dijadikan alibi, tameng, bahkan bahan kampanye para politikus. Jokowi menyebut hal itu bisa dilihat dari banyaknya foto dirinya yang dipasang di berbagai tempat.
Foto-foto yang terpampang tersebut, kata Jokowi, juga disertai foto sosok capres yang bakal berlaga di Pilpres 2024.
"Ada disebelahnya bareng Capres. Ya, saya kira ndak apa, boleh-boleh saja," kata Jokowi.
Sejumlah organisasi sebut Jokowi cocok disebut Pak Lurah
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai sebutan Pak Lurah cocok untuk Presiden Jokowi. Sikap politik ini dilakukan sehubungan dengan pidato kenegaraan presiden di Sidang Tahunan MPR pada Rabu, 16 Agustus 2023.
“Saya melihat apa yang disinggung oleh Jokowi dalam pidatonya kemarin soal sebutan Pak Lurah, kayaknya memang cocok," kata Direktur Walhi Zenzi Suhadi, Jumat, 18 Agustus 2023.
Gambarkan para oligarki tempatkan presiden selama ini
Menurutnya, sebutan Pak Lurah itu merepresentasikan bagaimana para pemegang uang, investor, dan oligarki menempatkan presiden dalam 9 tahun terakhir ini. “Orang yang mengurusi administrasi kepentingan orang yang melakukan investasi di suatu tempat, bukan orang yang bertanggung jawab memenuhi janjinya kepada rakyat yang memberikan mandat kepada dia,” ujar Zenzi.
Jokowi dinilai gagal wujudkan Nawacita
Zenzi menilai Jokowi gagal mewujudkan Nawacita yang digadang-gadang saat Pilpres 2014. Menurutnya, dari sembilan janji dalam Nawacita yang ditawarkan oleh Jokowi, tujuhnya dianggap gagal. Nawacita adalah sembilan konsep yang diusung Jokowi dan JK sebagai cita-cita bangsa saat Pilpres 2014.
“Jokowi cuma punya waktu satu tahun lagi untuk menunaikan janjinya kepada 80 juta rakyat Indonesia yang sudah memberikan mandat kepada Jokowi,” ujar Zenzi.
Dia mengungkap sejumlah kegagalan pemenuhan janji tersebut. Nawacita yang pertama, kata dia, adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Konsentrasi keduanya itu memperkuat KPK.
"Dalam tiga tahun terakhir ini kita saksikan secara nyata, secara terstruktur dan sistematis, pemerintahan Jokowi itu bekerja memperlemah KPK,” ujarnya.
Nawacita kedua adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. “Konsentrasi pemerintahan Jokowi hanya kepada penyaluran dana desa, tetapi proses desentralisasi terhadap kekuasaan dan sumber daya negara justru tidak dilakukan,” katanya.
Ia menjelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, desentralisasi kekuasaan dan pendelegasian kekuasaan presiden kepada pemerintah daerah diputar balik. “Kewenangan-kewenangan pemerintah daerah kembali ditarik kepada pemerintah pusat.”
Nawacita ketiga, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dalam sembilan tahun pemerintahan Jokowi, kata Zenzi, sendi-sendi dan fondasi kebhinekaan, termasuk keragaman suku dan adat di Indonesia itu dihancurkan. Karena peradaban masyarakat adat di Indonesia itu dia melekat pada ekosistem alamnya.
"Justru di pemerintahan Jokowi ini, wilayah timur Indonesia, Papua, Sulawesi, termasuk Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan,” ujarnya. Ia menilai bahwa upaya kebhinekaan tidak dapat terjadi jika keragaman ekosistem dibuat seragam dengan adanya monokultur dan tambang.
Salah satu Nawacita yang paling digaris bawahi oleh Zenzi adalah Nawacita yang ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
“Justru dalam periode pemerintahan Jokowi yang kedua, Indonesia sebagai bangsa agraris itu juga dihancurkan dengan orientasi pada impor,” ucapnya.
M JULNIS FIRMANSYAH | ALIFYA SALSABILA NOVANTI
Foto 
