Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi tender pengadaan kalender DPR RI yang jumlahnya mencapai Rp 955 juta. Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan cetak kalender hanya menghabiskan banyak kertas dan mestinya mulai ditinggalkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya kira dengan kemajuan teknologi sekarang, urgensi pengadaan kalender dengan bahan kertas dan foto-foto narsis DPR itu sudah tak sangat mendesak lagi,” ujarnya saat dihubungi, Ahad, 28 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Formappi mengingatkan bahwa sekarang ini akses kalender digital sudah sangat mudah melalui handphone. Selain mengurangi penggunaan bahan kertas, secara ekonomis juga menghemat anggaran.
Anggaran untuk legislatif tersebut tentu secara umum diperhatikan publik. Apalagi, menurut Lucius, sekarang ini perekonomian masih sedang dalam masa sulit.
“Itu lah kenapa anggaran pembuatan kalender yang mencapai 1 miliar itu dikritik. Anggaran sebesar itu untuk sesuatu yang mestinya bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan demi kebutuhan negara lainnya yang mendesak,” tuturnya.
Sebelum soal kalender, DPR juga pernah mengadakan tender untuk gorden rumah dinas. Namun proyek tersebut batal setelah ramai-ramai dikritik oleh publik.
“Sebaiknya mulai berpikir bagaimana memastikan kesekjenan DPR benar-benar menjadi supporting sistem DPR. Kalau kinerja DPR masih belum maksimal, ya Sekjen perlu memikirkan bagaimana peran supporting dia menyumbang kinerja DPR yang buruk itu,” katanya.
Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa anggaran cetak kalender DPR itu dipergunakan untuk tahun 2023. “Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember,” kata Indra ketika dimintai konfirmasi, kemarin.
Indra mengatakan ada dua jenis kalender yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung. Indra menyebut, berdasarkan harga perkiraan sendiri, kalender meja dianggarkan Rp 27.500 per unit dengan jumlah 5 ribu unit. Sedangkan kalender gantung dihargai senilai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.
“Itu ada dua jenis, satu kalender meja dan satu kalender gantung. Harganya per unitnya HPS-nya sebelum lelang harga HPS-nya Rp 27.500 untuk kalender meja, yang kalender gantungnya Rp 45.500,” ujarnya.
Anggaran pencetakan kalender DPR ini tertera dalam informasi tender di situs lpse.dpr.go.id dengan kode tender 739087. Metode pengadaan ini adalah tender yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022.
Nilai pagu paket sebesar Rp 955.737.000 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket adalah 901.875.000. Saat ini peserta tender tercatat berjumlah 65 peserta dan tahap tender saat ini adalah pengumuman pascakualifikasi.
FAIZ ZAKI | DW
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
