Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ketua BPK Isma Yatun, berharap hasil rekomendasi lembaganya tersebut segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia dalam keterangan pers, Jumat, 3 Juni 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah temuan diungkap dalam laporan ini, salah satunya bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp 289,85 miliar pada Kemenko Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp 3,5 juta," demikian keterangan tertulis BPK.
Lalu, ada juga temuan terkait upaya pemerintah untuk menyelaraskan kerangka hukum dan kebijakan untuk kesehatan masyarakat belum mampu memperkuat hubungan kelembagaan. Upaya yang dimaksud juga termasuk manajemen risiko darurat dan bencana pada pembagian tanggung jawab dalam standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan SPM Sub Urusan Bencana.
Berikutnya, BPK menemukan Kementerian Pendidikan belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi secara memadai. Baik dengan kementerian, lembaga lain, pemerintah provinsi, dan dunia kerja, dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan padi dan jagung sampai ke tingkat provinsi atau kabupaten melalui pemanfaatan sistem informasi pangan.
Kemudian, perencanaan kegiatan pembangunan Food Estate belum berdasarkan data dan informasi yang valid. Lalu, kegiatan pemasaran 10 destinasi pariwisata prioritas belum didukung dengan strategi pemasaran yang memadai, dan sejumlah temuan-temuan lainnya.
Menurut Isma, Jokowi menyambut baik temuan dan hasil pemeriksaan di IHPS tersebut. Isma pun menyebut bahwa Jokowi telah menyampaikan kalau dirinya akan segera menindaklanjuti hasil dari rekomendasi pemeriksaan BPK ini.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.