Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengaku mengusulkan Amran Sulaiman menggantikan Syahrul Yasin Limpo sebagai menteri pertanian di masa pemerintahan Jokowi. Prabowo kala itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pilihan Editor:Cara Joki dan Bimbingan Belajar Mencurangi UTBK
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Bapak presiden karena Kementerian Pertanian kosong saya usulkan saudara Amran Sulaiman menteri bapak kabinet pertama," kata Prabowo dalam sidang kabinet di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Menurut Prabowo, Jokowi mungkin terkesan dengan usulannya. Sebab, saat itu Prabowo yang merupakan menteri pertahanan turut memikirkan masalah pangan. Bagi Prabowo, tanpa ada pangan tidak ada tentara.
"Apa hubungan pertahanan dan pertanian? ya tanpa pangan enggak ada tentara," kata dia.
Prabowo mengklaim, Amran Sulaiman pernah membawa Indonesia swasembada pangan. Penilaian tentang Amran itu, kata Prabowo, sudah tepat. Alasannya, Amran membuat surplus pangan sejak Februari 2025.
"Jadi waktu berapa bulan lalu yang saya katakan prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai presiden, bener Pak Mentan," kata dia.
Prabowo pun menjelaskan alasan melibatkan TNI- Polri dalam urusan pangan. Menurut Prabowo, pangan adalah sumber dari suatu negara. Urusan pangan berkaitan dengan keamanan negara. Bila pangan tidak aman, kata Prabowo, maka negara juga begitu.
Mantan menteri pertahanan ini mengatakan, TNI-Polri salah satunya dilibatkan dalam menangani kekeringan. Indonesia, kata Prabowo, melakukan pengadaan 80.000 pompa. Puluhan alat itu perlu melibatkan unsur TNI-Polri.
"Kita berhasil datangkan sekian puluh ribu (pompa) yang pasang siapa, yang ya terpaksa kita minta lagi dari TNI dari Polri bantu," kata dia .
TNI dan Polri mulai aktif mengurusi masalah pangan sejak penghujung masa pemerintahan mantan presiden Joko Widodo. Masuknya aparat militer dan kepolisian ini ditandai oleh sejumlah peristiwa.
Salah satunya ketika Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan agar anggotanya mendukung program pangan Presiden Prabowo dalam hal pangan, pada Rapat Pimpinan TNI-Polri pada 30 Januari 2025 di Jakarta. Dukungan ini bisa berbentuk pelibatan polisi dalam pemanfaatan lahan produktif untuk pertanian.
Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya menjadi Direktur Utama Bulog. Jenderal bintang tiga yang pernah menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI ini menggantikan Wahyu Suparyono yang belum genap enam bulan menjabat.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai bahwa penunjukan Novi telah menyalahi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Regulasi itu mengatur bahwa aparat TNI dilarang menduduki jabatan sipil kecuali jabatan tersebut berhubungan dengan urusan pertahanan. Sementara itu, menurut Fahmi, peran Novi di Bulog tidak berhubungan langsung dengan tugas pertahanan.
Krisna Pradipta berkontribusi dalam tulisan ini
Foto 
