Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Didin Damanhuri Klaim Ribuan Orang Bakal Gelar Demonstrasi Serentak di 19 Maret

Didin mengklaim pihaknya akan mengerahkan 10 ribu orang dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan.

17 Maret 2024 | 19.10 WIB

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
Perbesar
Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Didin S. Damanhuri mengatakan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi serentak di Jakarta dan daerah pada Selasa, 19 Maret 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Didin mengklaim pihaknya akan mengerahkan 10 ribu orang dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia menjelaskan, massa tersebut berasal dari 55 simpul gerakan masyarakat sipil di sekitar Jabodetabek, termasuk dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM.

"Rencananya gerakan masyarakat sipil dalam koordinasi GPKR juga akan berdemo di daerah-daerah secara serempak," kata Didin kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.

Adapun daerah yang dimaksud adalah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Banten, Medan, Makasar, dan sebagainya. Jika ditotal, kemungkinan jumlahnya lebih dari 10 ribu.

"Tuntutannya satu, tolak Pemilu curang," ucap guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Kedua, mendesak DPR menyelenggarakan hak angket. Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

Presidium GPKR lain sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, tak menjelaskan secara gamblang berapa banyak massa yang hadir dalam aksi demonstrasi Selasa lusa.

"Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din saat dihubungi secara terpisah, Ahad.

Dia lantas mengirim poster seruan aksi demonstrasi tersebut. Dalam poster itu, GPKR mengajak masyarakat untuk mencegah kezaliman.

"Pemilu/Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi, hukum/perundang-undangan yang berlaku, dan etika politik dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil," bunyi poster tersebut.

 

Amelia Rahima Sari

Alumnus Antropologi Universitas Airlangga ini mengawali karire jurnalistik di Tempo sejak 2021 lewat program magang plus selama setahun. Amel, begitu ia disapa, kembali ke Tempo pada 2023 sebagai reporter. Pernah meliput isu ekonomi bisnis, politik, dan kini tengah menjadi awak redaksi hukum kriminal. Ia menjadi juara 1 lomba menulis artikel antropologi Universitas Udayana pada 2020. Artikel yang menjuarai ajang tersebut lalu terbit di buku "Rekam Jejak Budaya Rempah di Nusantara".

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus