Evaluasi Kinerja Versi Menteri Yuddy Dianggap Tak Transparan  

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi mengundang tanya.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Tri Sasongko mengatakan seharusnya Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi lebih transparan kepada publik terkait dengan sistem penilaiannya. “Ini mengundang kecurigaan publik, seharusnya dia transparan saja ke publik, apa sih variabelnya,” katanya saat dihubungi Tempo hari ini, Selasa, 5 Januari 2016.

Di tengah situasi yang penuh konflik politik seperti saat ini, wajar bila masyarakat mencurigai tindakan Yuddy. “Wajar orang menduga-duga untuk apa ini?” ujarnya.

Isu reshuffle yang sedang gencar diduga menjadi penyebab Yuddy mengevaluasi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Terlebih, Yuddy mengevaluasi kinerja kementeriannya sendiri. 

Menurut Dadang, tindakan Yuddy sarat konflik kepentingan. Seharusnya, Yuddy mengundang pihak luar untuk menilai kinerja Kementerian PAN-RB. “Menteri Yuddy kurang fair juga menilai lembaganya sendiri,” tuturnya. Dengan adanya transparansi dari Kementerian PAN-RB, masyarakat bisa turut menilai benar-tidaknya hasil evaluasi yang dilakukan.

Pada pertengahan Desember tahun lalu, Menteri Yuddy merilis hasil evaluasi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Dalam rilis tersebut, ia mengungkapkan, tahun ini ada 4 kementerian/lembaga dan 2 pemerintah provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80, yaitu Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, ada tiga kementerian/lembaga dan empat pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 75-80. Yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Adapun pemerintah provinsi yang dimaksudkan adalah Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.

Tahun ini terdapat 18 kementerian/lembaga dan 3 pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 70-75. Sedangkan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi lainnya masih berada di rentang nilai di bawah 70.

Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat nilai di bawah 60 dan meraih predikat CC.

MAYA AYU PUSPITASARI