Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan anggota Projo, organisasi kemasyarakatan yang mendukung Presiden Joko Widodo alias relawan Jokowi, yang menjadi anggota panitia seleksi Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Barat. "Kami temukan data bahwa anggota Pansel KPUD yang ditunjuk KPU adalah Ketua Projo Kota Pariaman," kata Andre, Ahad, 24 Juni 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Andre mengatakan padahal tugas panitia seleksi sangat penting. Yaitu, memilih anggota KPU Kota Padang Panjang dan Kabupaten Padang Pariaman. Ia khawatir dengan masuknya relawan Projo menjadi panitia seleksi akan menjadikan pilkada di Sumatera Barat tidak netral. Kekhawatiran Andre bukan tanpa alasan. Sebab, Gerindra juga menemukan ada relawan Projo yang menjadi anggota KPU Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Baca: Bagaimana Sudirman Said Biayai Saksi Pilkada?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Andre, relawan projo yang menjadi anggota panitia seleksi memiliki jabatan penting di Projo Padang Pariaman. "Dia duduk sebagai ketua Projo di sana," kata Andre. Sedangkan, relawan projo yang menjadi anggota KPU Daerah Padang Pariaman adalah sekretaris sang ketua.
Menurut Andre, ada kekhawatiran yang muncul seiring temuan tersebut. Ia menilai bahwa pemilihan umum akan jauh dari jujur, bersih, dan adil jika penyelenggara pemilu merupakan bagian dari tim kampanye kandidat tertentu.
Sumatera Barat boleh dibilang menjadi basis bagi Gerindra. Dalam Pemilihan Presiden 2014, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang telak di Tanah Minang. Saat itu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 1.797.505 suara atau 76,9 persen. Sementara, Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya memperoleh 539.308 suara atau 23,1 persen.
Simak: Bawaslu Ancam Pasangan Calon Kepala Daerah yang Bandel di Hari Tenang
Sejauh ini, kata Andre, laporan tersebut baru ditemukan di Sumatera Barat. Namun, ia memperkirakan bisa saja kejadian serupa juga terjadi di daerah lainnya. "Bisa saja ini modus yang diketahui awal di Sumatera Barat, bisa terjadi di daerah lain. Ini yang perlu kami telaah dan pelajari lagi bersama-sama," kata dia.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan ada pengurus Projo yang menjadi anggota tim panitia seleksi dan KPU Daerah di Sumatera Barat. Namun, Budi Arie mengatakan kedua orang tersebut telah mengundurkan diri ketika hendak mendaftar menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
"Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Kami paham aturan. Saya sudah sampaikan kepada seluruh pengurus Projo di seluruh Indonesia agar kader dan pengurus Projo yang ingin menjadi komisioner KPU harus mengundurkan diri," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Ahad, 24 Juni 2018.
Baca juga: KPU Sebut Distribusi Logistik Pilkada Serentak Aman
Budi Arie menegaskan bahwa organisasinya mendukung pemilu yang jujur, bersih, dan adil. Ia juga mendukung agar KPU bersikap netral. Berkaca pada Pemilu 2014, kata dia, terjadi banyak kecurangan di wilayah Sumatera Barat.
Menurut Budi Arie, Projo tidak ingin berpolitik dengan menghalalkan segala cara. "Kami menolak kampanye hitam, fitnah dan menyebarkan hoax. Kami juga akan melawan segala bentuk politik uang. Kami percaya kekuatan rakyat. Kami ingin demokrasi kita makin bermartabat," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan sudah mengklarifikasi tudingan Gerindra. "Kemarin sudah kami klarifikasi. Pengakuan dia bukan (relawan Projo)," kata Arief di Kantor KPU RI, Jakarta, Ahad, 24 Juni 2018.
Ikuti Perkembangan Berita Seputar Pilkada Serentak di sini
Arief mengatakan bahwa KPU RI telah memilih orang-orang yang memiliki latar belakang beragam dalam pemilihan tim pansel KPUD. Latar belakang yang dipilih adalah tokoh masyarakat, akademisi, dan bukan yang terlibat dalam partai politik. Mereka harus memiliki keahlian dalam pemiluan dan manajemen karena akan memilih orang-orang akan menjadi anggota KPU di daerah.
Selain tudingan terhadap anggota tim pansel KPUD Sumatera Barat, Arief mengatakan lembaganya juga sudah mengklarifikasi tudingan Gerindra bahwa ada relawan Jokowi yang menjadi anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman. "Pokoknya yang sudah kami lantik, pasti kami lakukan klarifikasi kalau ada temuan-temuan itu," kata dia.
Foto 
