Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Nusa

Komnas HAM: Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos Diskriminasi

Komnas HAM menilai menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial merupakan kebijakan yang diskriminatif.

1 Mei 2025 | 11.15 WIB

Operasi vasektomi tanpa pisau atau Kontrasepsi Mantap Pria dengan melakukan operasi kecil menutup saluran benih kiri dan kanan pada pria, di dalam kendaraan operasi keliling Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). TEMPO/ Arif Fadillah
Perbesar
Operasi vasektomi tanpa pisau atau Kontrasepsi Mantap Pria dengan melakukan operasi kecil menutup saluran benih kiri dan kanan pada pria, di dalam kendaraan operasi keliling Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). TEMPO/ Arif Fadillah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Abdul Haris menilai rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi atau KB laki-laki sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) merupakan kebijakan yang diskriminatif.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Penambahan persyaratan tersebut dalam praktiknya akan berdampak pada diskriminasi," kata Haris melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 1 Mei 2025. 

Kebijakan tersebut, menurut Haris, akan membuat banyak masyarakat yang berhak dan membutuhkan bansos batal mendapatkan bantuan. Dia berujar syarat vasektomi terlalu berat dan diskriminatif untuk masyarakat miskin. 

"Sehingga untuk syarat-syarat lain bisa saja terpenuhi, tapi karena syarat vasektomi tidak terpenuhi akhirnya yang bersangkutan tidak memperoleh bantuan," kata Haris. "Padahal tunjangan bansos kan untuk mereka yang tidak mampu," tuturnya. 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Bahkan, ia mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.

Dedi mengaku sering dimintai tolong orang untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. Menurut dia, banyak orang tua yang belum bisa bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran dan pendidikan anak-anaknya. 

"Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong," kata dia usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025. 

Dengan alasan itu, Dedi ingin agar para penerima bantuan sosial untuk biaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan nontunai, perumahan, beasiswa untuk anak dan lainnya, ada syarat KB pria. "Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh," ujarnya.

Vasektomi sendiri adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Meski demikian, para laki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma. 

Ricky Juliansyah berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan editor: Alasan TNI Mutasi Anak Try Sutrisno

Dede Leni Mardianti

Lulusan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Salatiga pada 2024. Bergabung dengan Tempo pada 2024 meliput isu hukum dan kriminal. Kini meliput isu ekonomi dan bisnis

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus