Minim Dukungan, Humas Polri Galang Petisi Tolak Copot Buwas  

TEMPO.CO, Jakarta - Divisi Humas Markas Besar Kepolisian mempromosikan petisi penolakan pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso di situs Change.org. Melalui akun Facebook, Humas Polri meminta agar masyarakat menolak upaya pencopotan Waseso.

Akun tersebut menyatakan Polri bukan lembaga swadaya masyarakat yang bisa asal copot jabatan. Menurut akun itu, ada hierarki dan pencapaian tertentu untuk menjabat dalam institusi tersebut. "Bagi mitra Humas dan simpatisan Polri, silakan ramaikan petisi berikut," tulis akun itu, Sabtu, 25 Juli 2015, dengan mencantumkan link situs petisi Change.org.

Setelah ramai mengenai petisi pencopotan Waseso, tiga hari lalu muncul petisi tandingan. Petisi yang digagas oleh Komite Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi itu justru menolak pencopotan Waseso. Komite tersebut menilai bahwa pihak yang menginginkan pencopotan Waseso sebagai Kabareskrim tak paham hukum.

Mereka menilai apa yang dilakukan Waseso sudah sesuai dengan hukum yang ada. "Tak ada alasan untuk mencopot Buwas sebagai Kabareskrim," kata penggagas petisi, Haris Pratama. Hingga Sabtu sore, jumlah pendukung petisi ini baru mencapai 50 orang. 

Petisi dukungan terhadap Waseso sebelumnya juga sudah dibuat oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala menggagas petisi berjudul Dukung Kabareskrim Budi Waseso Menegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih. Dalam petisi tersebut dijelaskan alasan dukungan untuk Waseso. 

Partisipan petisi tersebut saat ini sudah hampir mencapai 7 ribu orang. Targetnya, kata Neta, ada satu juta penanda tangan. Petisi dukungan tersebut tidak akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti.

Perang petisi dimulai saat ribuan netizen menandatangani petisi seruan pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso di laman www.change.org/copotbuwas. 

Netizen menuntut Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mencopot Budi Waseso karena dianggap melakukan pelemahan gerakan antikorupsi. Sejak diluncurkan 15 Juli 2015, jumlah orang yang mendukung pencopotan Waseso mencapai 17.500.

FAIZ NASHRILLAH