Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat menilai tata kelola pendidikan pada tahun ini berlangsung sporadis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Karena tidak dilakukan secara tersistematis, terencana dan melibatkan konsolidasi internal Kemdikbud sendiri," kata Rakhmat dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2020, Ahad, 27 Desember 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rakhmat menjelaskan, sepanjang tahun ini, informasi mengenai kebijakan-kebijakan Kemendikbud banyak yang simpang siur. Misalnya, terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang mendapat kritikan dari berbagai kalangan, seperti NU dan Muhammadiyah. Kemudian misinformasi terkait penghapusan mata pelajaran sejarah, juga wacana perubahan kurikulum yang belakangan disebut penyederhanaan.
Ketiga hal tersebut, menurut Rakhmat, bukan semata-mata soal bocor informasi yang masih berupa konsep dan rencana. "Tetapi menunjukkan tata kelola yang buruk dan menggambarkan Mas Menteri yang harus kita berikan nilai sangat buruk," kata Rakhmat.
Rakhmat menilai, kebijakan yang diambil Menteri Nadiem Makarim tidak melibatkan bagian struktural kementerian. Bahkan, kata Rakhmat, tim inti menteri lah yang dominan dalam pengambilan keputusan.
"Ini tidak sehat. Harusnya DPR bisa menegur bahwa proses kerja seperti ini enggak sehat dalam organisasi dan birokrasi kementerian di mana mereka punya tupoksi masing-masing," ujarnya.
Foto 
