Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Markas pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan bakal memberikan jaminan keamanan kepada lembaga kemanusiaan dan palang merah untuk mencari fakta usai operasi militer di Sugapa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan Panglima Kodap VII Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya memastikan lembaga dan palang merah yang terjun ke Intan Jaya tidak akan memperoleh gangguan dan intervensi dari siapa pun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Supaya kebenaran saat terjadi operasi militer bisa diketahui oleh seluruh masyarakat dunia," kata Sebby melalui pesan singkat, Sabtu, 17 Mei 2025.
Ia hakulyakin, operasi militer yang dilakukan Satuan Tugas Habema di Distrik Sugapa pada Rabu dini hari lalu menyasar tidak hanya milisi TPNPB, tetapi juga warga sipil yang dianggap berafiliasi.
Sebab, kata dia, dari temuan TPNPB di lapangan, jumlah korban tewas akibat baku tembak itu tercatat hanya 3 orang. Sedangkan dua milisi lain mengalami luka imbas terkena ranjau yang dipasang militer ke jasad korban tewas.
"TNI sampaikan ada 18 milisi yang tewas. Itu hoaks, belasan yang tewas itu warga sipil yang tak bersalah," ujar Sebby.
Dihubungi terpisah, Kepala Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua Frits Ramandey mengatakan, Intan Jaya menjadi salah satu wilayah di Papua yang berstatus rawan konflik.
Sehingga, dia melanjutkan, diperlukan penerjunan tim ke lapangan langsung untuk menelusuri dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM.
Masalahnya, Komnas HAM Papua tidak memiliki anggaran yang cukup untuk merespons seluruh kasus dugaan pelanggaran HAM. Sehingga, saat ini Komnas HAM Papua hanya bisa melakukan pemantauan yang proaktif.
"Kerja Komnas HAM tidak akan berhenti meski anggaran terbatas. Pemantauan proaktif terus dilakukan," kata Frits saat dihubungi Tempo, Sabtu.
Frits melanjutkan, Komnas HAM Papua akan berupaya mengajukan pembentukkan tim khusus penanganan konflik dan kekerasan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Tujuannya, untuk mendorong dialog kemanusiaan dan mitigasi konflik serta kekerasan di Papua," kata Frits.
Sebelumnya, Satgas Habema terlibat baku tembak dengan milisi TPNPB di Distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025 dini hari. Pada peristiwa itu, 18 milisi TPNPB pimpinan Undius Kogoya dinyatakan tewas.
Namun, Sebby Sambom membantah pernyataan TNI. Dia mengatakan
pernyataan tewasnya 18 milisi adalah informasi keliru. Sebab, jumlah korban tewas dari milisi adalah 3 orang, dan 2 di antaranya menjadi korban luka.
Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan mengatakan, pernyataan OPM yang menuding TNI menembak warga sipil merupakan propaganda yang acapkali dilakukan.
Menurut dia, dengan menyebarkan tudingan TNI menembak warga sipil, OPM berupaya mendiskreditkan keberadaan TNI dan mencari simpati publik guna menutupi tindakan keji mereka.
"Keberadaan TNI adalah untuk menjaga keamanan masyarakat, sehingga tidak mungkin kalau kemudian prajurit melakukan tindakan seperti itu kepada masyarakat," ujar Candra.
Pilihan editor: Danantara Menunda RUPS BUMN. Apa Risikonya?
Foto 
