Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri sekaligus peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity alias Netgrit, Hadar Nafis Gumay, mengungkapkan sejumlah potensi masalah dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Saya kira persoalan-persoalan besar yang kemarin terjadi di pemilu kita sangat mungkin terjadi lagi di pilkada ini," kata Hadar saat dihubungi Tempo pada Kamis malam, 9 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dia menjelaskan, potensi masalah terjadi karena faktor penyelenggara pemilu. Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan ada tiga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Menurut catatan saya, bagian dari persoalan pemilu kita yang lalu (pilpres) atau sampai hari ini sebetulnya masih berlangsung sengketa di Mahkamah Konstitusi (pileg) yaitu adalah problem dari penyelenggaranya sendiri," ujar Hadar.
Menurut dia, penyelenggara pemilu banyak melanggar aturan. Selain itu, klaim dia, ketiga penyelenggara pemilu tersebut tidak bekerja sesuai aturan dan tidak bekerja secara profesional.
"Orang akan terus mempertanyakan, kemarin mereka dianggap punya persoalan kok meneruskan kerja di pilkada? Jadi ya pilkadanya kan bisa juga menjadi persoalan," beber mantan Komisioner KPU ini.
Kedua, kemungkinan adanya calon tunggal. Meski calon tunggal diperbolehkan, Hadar menilai masyarakat tidak akan punya opsi atau pilihan calon lain dalam pilkada.
Dia menjelaskan masalah ini terjadi karena partai politik membutuhkan threshold atau ambang batas untuk mencalonkan calon kepala daerah. Sehingga partai-partai tersebut harus berkoalisi untuk memenuhi threshold tersebut.
"Nah, seringkali mereka membangun koalisi besar," tutur Hadar. "Akhirnya yang tersisa tidak bisa lagi bikin pasangan calon dan tercipta pilkada dengan pasangan calon tunggal."
Ketiga, politik uang. Menurut Hadar, banyak ruang untuk melakukan politik uang dalam pilkada. Misalnya dalam proses pencalonan di mana seorang calon harus membayar biaya tertentu agar dicalonkan partai politik.
"Nah, itu proses yang kebanyakan terjadi selama ini. Walaupun dilarang, tapi tidak gampang memastikan itu tidak terjadi," ujar Hadar.
Keempat, jual beli suara alias vote buying. Dia menjelaskan, praktik ini semakin biasa di mata masyarakat maupun peserta pemilu.
"(Dampaknya) kita akan punya kualitas pemimpin terpilih dengan model seperti itu. Jadi itu juga bisa menjadi persoalan besar." ucap dia.
Kelima, disinformasi alias penyebaran informasi salah yang dilakukan dengan sengaja. Apalagi, kata dia, masyarakat seringkali percaya dengan mudah berita-berita yang direkayasa tersebut.
"Nah, itu yang akhirnya tidak sungguh-sungguh mencerminkan pilihan logis atau pilihan pintar dari masyarakat. Jadi masyarakat memilih berdasarkan informasi yang keliru," ujar Hadar.
Foto 
